Y N, Chandra and Ali, Syabron and R, Farid (2007) KEGIATAN PEMBUATAN SURAT IZIN USAHA INDUSTRI PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BEKASI.
Full text not available from this repository.Abstract
Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah Bekasi memiliki wewenang lebih luas dalam merencanakan dan melaksanakan setiap kebijakan ditingkat daerah kecuali urusan yang ditetapkan menjadi kewenangan pusat dan propinsi (UU No. 32/2004) prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No. 32/2004 ini meliputi : demokrasi, peran peran masyarakat, pemerintah dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah. Upaya mendorong pembangunan dikota Bekasi untuk mencapai visi dan misi kota Bekasi adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakandengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong pembangunan di kota Bekasi dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis. Oleh karena itu perlu di rumuskan sebuah rencana strategis yang berisi arah kebijakandasar dan strategi pembangunan kota yang dapat mendorong peran aktip seluruh elemen masyarakat kota Bekasi akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang untuk dapat berperan aktip dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi kota Bekasi untuk menjadi kota yang unggul di bidang perdagangan dan jasa. Pemberlakuan UU No.25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional memberikan momentum yang paling tepat untuk masing-masing SKPD untuk membuat sebuah rencana strategis untuk mencapai visi dan misi SKPD yang mengacu pada visi misi kota Bekasi yang tertera padsa rencana pembangunan jangka menengah kota Bekasi. Rencana strategis tersebut merupakan sebuah instrument yang dapat digunakan untuk lebih mengarahkan organisasi di dalam mencapai sasaran dan target yang telah di tetapkan yang merupakan penjabaran atau turunan dari visi dan misi organisasi. Rencana strategis merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu lembaga kepada pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan (masyarakat / public, DPRD, department / instansi yang terkait, lembaga swadaya masyarakat, dll) di dalam mempertanggung jawabkan pencapaian sasaran dan target yang telah di tetapkan di dalam rencana strategis.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | Laporan Kerja Praktek > Fakultas Teknik > Manajemen Informatika > Sistem Informasi > 2006 |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Perpustakaan UNIKOM |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 07:46 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 07:46 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/10167 |
Actions (login required)
 |
View Item |
