Sukemi (2009) UNDANG-UNDANG KIP MENGAJAK MASYARAKAT BERPIKIR KRITIS.
Full text not available from this repository.Abstract
Keterbukaan informasi publik merupakan pondasi dalam membangun tata pemerintahan yang baik (good governance) yang transparan, terbuka dan partisipatoris dalam seluruh proses pengelolaan kenegaraan, termasuk seluruh proses pengelolaan sumber daya publik sejak dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan serta evaluasinya. Eksistensi regulasi mengenai keterbukaan informasi publik dapat mendorong suatu masyarakat menjadi lebih demokratis dengan memungkinkan adanya akses masyarakat terhadap informasi yang dimiliki pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga publik lain seperti lembaga pendidikan dan lembaga kesehatan, misalnya rumah sakit. UU KIP sebagai salah satu wujud konkret dari proses demokratisasi di Indonesia.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | Member > taryana@unikomcenter.com |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Perpustakaan UNIKOM |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 07:50 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 07:50 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/13337 |
Actions (login required)
 |
View Item |
