Friska (2009) PENIPUAN TANAH DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 378 KUHP.
Full text not available from this repository.Abstract
Seiring dengan kemajuan zaman, eksistensi POLRI berkembang dengan sangat pesat dan memberikan fungsi yang sangat besar bagi keamanan dan pertahanan Negara Republik Indonesia. Polisi Republik Indonesia (POLRI) merupakan suatu komponen aparat penegak hukum pemerintah yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani, memberi rasa aman, tertib, dan damai pada masyarakat. Selain itu sebagai alat pembangunan nasional guna menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur sesuai dengan yang tercantum dalam pancasila.Penuntutan perkara diserahkan pada pihak kejaksaan , sedangkan untuk penyidikan diserahkan kepada pihak kepolisian, hal tersebut sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menegaskan tentang pembagian kerja antara kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan. Polisi sebagai seorang yang mempunyai fungsi sebagai aparat keamanan berarti polisi itu kebal terhadap hukum, tetapi seharusnya setiap perilaku dan tindakannya yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan yang ada dan berlaku dimasyarakat sebagai wujud dari sikap ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum itu sendiri dan dapat menjadi figur atau contoh yang baik bagi masyarakat.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | Laporan Kerja Praktek > Fakultas Hukum > 2008 |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 07:50 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 07:50 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/13678 |
Actions (login required)
 |
View Item |
