N and Kurniasih (2009) PROSEDUR PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA PAJAK PENGHASILAN (Pph) PASAL 25 BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KELAPA GADING.
Full text not available from this repository.Abstract
Dalam suatu negara untuk menjalankan fungsinya pemerintah memerlukan dana atau modal. Modal yang diperlukan itu salah satunya bersumber dari rakyatnya yaitu berupa pajak. Pajak juga merupakan gejala sosial dan hanya terdapat dalam pemungutan suatu masyarakat, tanpa ada masyarakat, tidak mungkin ada suatu pajak. Manusia hidup bermasyarakat masing-masing membawa hak dan kewajiban. Akan tetapi dalam hal ini ada proses timbal balik antara individu/setiap orang dan masyarakat sekitarnya, artinya ada hak dan kewajiban individu terhadap masyarakat begitu juga sebaliknya, hak dan kewajiban masyarakat terhadap individu. Selain itu adanya hubungan timbal balik antara masyarakat sebagai warga negara dalam memenuhi kewajibannya pada negara dan negara kepada masyarakatnya. Oleh karena itu ada pembatasan hak-hak asasi manusia oleh masyarakat seperti hak bersosialisasi, guna menghindari pergesekan yang akan berakibat buruk karena masing-masing individu mengedepankan keinginan sendiri.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | Laporan Kerja Praktek > Fakultas Ekonomi > Akuntansi > 2008 |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 07:51 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 07:51 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/13920 |
Actions (login required)
 |
View Item |
