Januariah, Siti (2016) Prosedur pengajuan Keberatan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan keuangan (DPPK) Pemerintah Kabupaten Bandung.
Full text not available from this repository.Abstract
Penyelenggaraan pemerintahan negara guna mewujudkan tujuan bernegara harus dilakukkan salam suatu sisem pengelolaan keuangan negara secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan negara dirasakan semakin pentingnya fungsi perbendaharaan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah secara efisien. Fungsi perbendaharaan tersebut meliputi, terutama, perencanaan kas yang baik, pencegahan agar jangan sampai terjadi kebocoran dan penyimpangan, pencarian sumber pembiayaan yang paling murah dan pemanfaatan dana yang menganggur (idle cash) untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan. Pihak yang sangat berperan dalam melaksanakan fungsi perbendaharaan tentunya adalah Bendahara. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah. Selain menjalankan fungsi perbendaharaan, salah satu kewajiban Bendahara adalah melakukan pemotongan/pemuungutan pajak.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pajak Bumi Dan Bangunan |
| Subjects: | Laporan Kerja Praktek > Fakultas Ekonomi > Akuntansi > 2015 |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 07:36 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 07:36 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/1714 |
Actions (login required)
 |
View Item |
