Thawil, Harriyanto (2011) Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kesesuaian Tera Dispenser Pengukur Bahan Bakar Minyak (BBM) Dengan Sistem Teknologi Digital Di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU) Yang Tidak Sesuai Dengan Volume Sebenarnya Dihubungkan Dengan Undang-U. Diploma thesis, Universitas Komputer Indonesia.
Full text not available from this repository.Abstract
Salah satu perkembangan teknologi adalah dengan adanya sistem teknologi digital. Kegiatan usaha di SPBU dengan menggunakan sistem teknologi digital adalah untuk mengukur secara otomatis penghitungan aliran BBM yang dikeluarkan dari mesin dispenser yang diperuntukkan kepada konsumen. Kelemahan dari mesin pengukur dengan menggunakan sistem teknologi digital dimungkinkan ketika tidak sesuainya penghitungan aliran yang keluar dari mesin yang diolah olah sistem teknologi digital. Persoalan timbul ketika berbicara mengenai hak dari konsumen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usaha. Bagaimana perlindungan terhadap konsumen atas ketidaksesuaian tera dispenser pengukur BBM dengan sistem teknologi digital di SPBU yang tidak sesuai dengan volume sebenarnya berdasarkan Undangundang Metrologi Legal Juncto Undang-undang Perlindungan Konsumen Juncto Undangundang Informasi dan Transaksi Elektronik dan upaya penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen berdasarkan Undang-undang perlindungan konsumen. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pencarian berupa bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier yang dibutuhkan. Dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan yang diolah dan dianalisis secara yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis bahan-bahan hukum, ditemukan kesimpulan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan menggunakan dispenser pengukur sistem teknologi digital didasarkan pada Undangundang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi legal dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan upaya perlindungan konsumen dalam kegiatan usaha dengan menggunakan dispenser pengukur sistem teknologi digital berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam pasal 1 angka 1 yang memberikan jaminan adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, serta memperhatikan hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan upaya penyelesaian sengketa yang diatur dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Hukum Terhadap Konsumen |
| Subjects: | S1-Final Project > Fakultas Hukum > 2011 |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 07:56 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 07:56 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/18466 |
Actions (login required)
 |
View Item |
