Gultom, Meliana (2016) Implementasi Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Pratama Bandung Bojonagara.
Full text not available from this repository.Abstract
Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Otto Endy Panjaitan mengatakan untuk mencapai target penagihan tunggakan itu pihaknya akan menyampaikan surat paksa kepada wajib pajak atau penunggak pajak. Surat paksa itu mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Otto Endy Panjaitan,2010).Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Tunggakan pajak perlu dilaksanakan penagihan pajak, UU no 19 tahun 2000 mengenai Penagihan Pajak dengan Sura Paksa merupakan langkah antisipasi pemerintah dalam memberikan kekuatan hukum terhadap tindakan penagihan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, dengan undang-undang penagihan pajak tersebut diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih terhadap keseimbangan antara kepentingan wajib pajak dan kepentingan negara (UU tahun 2000 tentang penagihan dengan surat paksa).
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Penagihan Pajak Pratama |
| Subjects: | Laporan Kerja Praktek > Fakultas Ekonomi > Akuntansi > 2015 |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 07:36 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 07:36 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/1969 |
Actions (login required)
 |
View Item |
