Anggraeni, Rini (2011) Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggunaan Bahan-Bahan Kimia Berbahaya Dalam Makanan Yang Beredar Di Masyarakat Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Diploma thesis, Universitas Komputer Indonesia.
Full text not available from this repository.Abstract
Makanan merupakan kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi oleh setiap makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya, terutama manusia karena di dalamnya mengandung nutrisi yang diperlukan antara lain untuk pertumbuhan badan serta memelihara jaringan tubuh yang rusak untuk berkembang biak dan proses yang terjadi di dalam tubuh. Mahalnya harga bahan-bahan sebagai campuran makanan mengakibatkan produsen makanan menggunakan bahan-bahan kimia dalam proses pengolahannya, dikarenakan harganya jauh lebih murah dari bahan sesuai standar yang digunakan untuk makanan. Konsumen yang merupakan pemakai akhir dari makanan yang dihasilkan oleh pelaku usaha tersebut justru akan mengalami kerugian serta dampak dari bahan-bahan kimia berbahaya yang secara sengaja dicampurkan dalam makanan yang akan dijual tersebut jika dikonsumsi secara terus-menerus. Berdasarkan hal tersebut dapat dikaji tentang perlindungan yang diberikan kepada konsumen atas penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya pada makanan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta tindakan hukum oleh konsumen sebagai korban dari dampak penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya dalam makanan yang dikonsumsinya.br / Penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriftif analitis dengan melukiskan fakta-fakta berupa data primer dan data sekunder dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif. Data yang dihasilkan dianalisis secara yuridis kualitatif, sehingga hirarki peraturan Perundang-Undangan dapat diperhatikan serta dapat menjamin kepastian hukum.br / Berdasarkan penelitian, maka ditarik simpulan bahwa penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya dalam makanan merupakan pelanggaran hak konsumen dan pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 4, 7 dan 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pelanggaran perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha, dapat juga dikenakan sanksi administratif apabila pelaku usaha tidak memenuhi seluruh kewajibannya kepada konsumen, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan sanksi pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Perlindungan Hukum Konsumen |
| Subjects: | S1-Final Project > Fakultas Hukum > 2011 |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 07:59 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 07:59 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/20802 |
Actions (login required)
 |
View Item |
