Shofa Sofyan Zakaria, Mas (2012) Implementasi Kebijakan Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Di Dinas perindustrian, Perdagangan, Pertambangan Dan Energi (DISPERINDAGTAMBEN) Kabupaten Karawang.
Full text not available from this repository.Abstract
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Penerapan otonomi daerah telah membuka peluang bagi daerah provinsi, daerah kabupaten/kota untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya membangun daerah guna mengimplementasikan makna otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi daerah diberlakukan pada setiap daerah. Otonomi tersebut memberi daerah kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Agar Otonomi daerah dapat terlaksana sesuai dengan tujuan, maka daerah perlu diberikan wewenang-wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya Implikasi dari otonomi daerah menurut Undang-undang 12 Tahun 2008 ini terhadap perkembangan daerah adalah terjadinya pergeseran kewenangan dalam kebijakan perencanaan dan pembangunan daerah. Melalui desentralisasi kebijakan, daerah mempunyai kewenangan dalam menetapkan kebijakan untuk perencanaan dan pelaksanaan daerah.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kebijakan Pembuatan Surat Izin SIUP |
| Subjects: | Laporan Kerja Praktek > Fakultas Sospol > Ilmu Pemerintahan > 2011 |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan (S1) |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 08:00 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 08:00 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/21694 |
Actions (login required)
 |
View Item |
