Windiana, Ela (2012) Sistem Pencatatan Pendapatan Dan Belanja Daerah Dengan Menggunakan Sistem Informasi Pengolahan Keuangan Daerah (SIPKD) Di Dinas Tenaga kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.
Full text not available from this repository.Abstract
Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjakadi kewenangannya, yang merupn limpahan Pemerintah Pusat kepada Daerah. Meskipun demikian, urusan pemerintahan tertentu seperti politik luar negeri,pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional masih diatur Pemerintah pusat. Pendelegasian kewenangan tersebut disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan,sarana dan prasarana, serta Sumber Daya Manusia (SDM) dalam kerangka desentralisasi Fiskal. Pendanaan kewenangan yang diserahkan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri dan mekanisme perimbangan keuangan Pusat Daerah dan antar Daerah. Kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah Pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan pelaksanaan perimbangan keuangan dilakukan melalui Dana Perimbangan yang terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004).
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Sistem Pencatatan Pendapatan, Belanja Daerah, Sistem Informasi pengolahan Keuangan Daerah |
| Subjects: | Laporan Kerja Praktek > Fakultas Ekonomi > Akuntansi > 2011 |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 08:01 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 08:01 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/22331 |
Actions (login required)
 |
View Item |
