Maulana Ibrahim, Arie (2013) Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Pengembalian Keuangan Negara Atas Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diploma thesis, Universitas Komputer Indonesia.
Full text not available from this repository.Abstract
Berbagai negara menganggap korupsi sangat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan suatu negara, salah satunya Indonesia. Pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat banyak sekali dan sangat sulit sekali diberantas. Proses pengembalian keuangan negara atas tindak pidana korupsi sangat mempengaruhi proses pembangunan suatu negara, Indonesia juga belum memiliki Undang-Undang yang mengatur tentang pengembalian keuangan negara atas tindak pidana korupsi. Permasalahan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan pengaturan hukum atas pengembalian keuangan negara atas tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan hal tersebut maka pengembalian keuangan negara atas tindak pidana korupsi harus mendapatkan perhatian hukum yang kuat. Permasalahannya adalah bagaimanakah pelaksanaan pengaturan hukum dan/atau upaya pengembalian keuangan negara atas tindak pidana korupsi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini, dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang ada, baik berupa data sekunder bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, data sekunder bahan hukum sekunder berupa doktrin, pendapat hukum para ahli, dan hasil karya dari kalangan hukum serta bahan hukum tersier berupa data yang didapat dari artikel dan internet yang berkaitan dengan penelitian. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif. Berdasarkan analisis terhadap data yang diperoleh disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum secara sepenuhnya mampu mengatasi pengembalian keuangan negara atas tindak pidana korupsi. Munculnya berbagai kendala seperti tidak ada aturan Undang-Undang yang khusus mengatur tentang pengembalian keuangan negara atas tindak pidana korupsi, adanya penimbunan kekayaan hasil korupsi di luar batas territorial Indonesia. Pada proses pengembalian keuangan negara atas tindak pidana korupsi sangat tidak mudah, karena perlu dilakukan adanya pendekatan restrorative yaitu tindakan negara dalam mengambil keuangan negara akibat tindak pidana korupsi melalui putusan pengadilan dalam perkara perdata berdasarkan bukti��bukti yang lebih kuat, bahwa aset tersebut diduga berasal dari pelaku tindak pidana korupsi atau digunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi, dan apabila uang hasil korupsi tersebut berada di luar negeri maka perlu adanya kerjasama internasional dalam bantuan timbale balik masalah hukum.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yuridis kualitatif, yuridis normatif |
| Subjects: | S1-Final Project > Fakultas Hukum > 2012 |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 08:02 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 08:02 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/22704 |
Actions (login required)
 |
View Item |
