Hasan, Muhammad (2013) Tinjauan Hukum Mengenai Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Lahan Bekas Tambang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan P. Diploma thesis, Universitas Komputer Indonesia.
Full text not available from this repository.Abstract
Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya oleh karena pencemaran dan perusakan lingkungan. Banyaknya kegiatan pertambangan, berdampak negatif dengan menurunnya kualitas lingkungan hidup, seperti tingkat erosi yang tinggi, terjadinya sedimentasi akibat banyaknya lahan-lahan yang terbuka, terjadinya pencemaran air asam tambang yang tidak dikelola dan diolah sehingga tidak mematuhi baku mutu air limbah yang dipersyaratkan. Semua hal tersebut disebabkan karena banyaknya perusahaan pertambangan yang tidak mereklamasi dan melakukan kegiatan pascatambang pada lahan bekas tambang. Permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah bagaimana efektifitas mengenai kewajiban perusahaan pertambangan untuk memulihkan lahan bekas tambang menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, serta bagaimana tanggung jawab perusahaan pertambangan terhadap lahan bekas tambang dikaitkan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini, dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran secermat mungkin mengenai fakta-fakta yang ada, baik berupa data sekunder bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, data sekunder bahan hukum sekunder berupa doktrin, pendapat hukum para ahli, dan hasil karya dari kalangan hukum serta bahan hukum tersier berupa data yang didapat dari artikel dan internet yang berkaitan dengan penelitian. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode di mana hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma. Berdasarkan analisis terhadap data yang diperoleh disimpulkan bahwa kewajiban perusahaan pertambangan untuk memulihkan lahan bekas tambang dalam ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara belum efektif, karena belum memenuhi tujuan dari pengelolaan mineral dan batu bara berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, hal tersebut terjadi akibat kurangnya pengawasan dari Pemerintah Daerah terhadap perusahaan pertambangan baik yang masih melakukan aktivitas pertambangan maupun yang telah selesai melakukan aktivitas pertambangan, oleh karena itu dampak dari tidak terlaksananya kewajiban perusahaan pertambangan ialah terjadinya konflik antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat di wilayah pertambangan. Tanggung jawab perusahaan pertambangan terhadap lahan bekas tambang berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum sepenuhnya dilakukan, masih banyak lahan bekas tambang yang belum direhabilitasi maupun direstorasi.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, deskriptif analitis, pengelolaan lingkungan hidup |
| Subjects: | S1-Final Project > Fakultas Hukum > 2012 |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 08:02 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 08:02 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/22705 |
Actions (login required)
 |
View Item |
