Fajar Nahari, Fauzi (2013) Tinjauan Yuridis Terhadap Pemalsuan Faktur Pajak Dihubungkan Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Diploma thesis, Universitas Komputer Indonesia.
Full text not available from this repository.Abstract
Berkembangnya bidang perpajakan dalam masyarakat, di satu sisi pajak mempunyai mempunyai peranan yang sangat penting sebagai salah satu sumber pendapatan negara terbesar. Di sisi lain pajak juga rentan terhadap berbagai tindak pidana, salah satunya pemalsuan faktur pajak, meskipun pemerintah telah mengeluarkan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, namun kenyataannya masih terjadi kebocoran-kebocoran dalam pengelolaan pajak sehingga optimalisasi penerimaan tersebut tidak bisa tercapai.Kasus pemalsuan faktur pajak yaitu yang terjadi di Jakarta, dimana Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara Agus Wurnyantoro mengatakan negara merugi hingga Rp 29 miliar atas dugaan pemalsuan faktur pajak yang dilakukan oleh tersangka AGT dan DM. Tersangka AGT adalah Dirut dan pemegang saham serta yang menandatangani Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT LBC.Sedangkan DM merupakan pegawai yang menandatangani Surat Setoran Pajak (SSP) serta alamatnya juga digunakan sebagai kantor dan penyimpan dokumen PT LBC. Kedua tersangka menggunakan modus operandi baru yaitu memalsukan faktur pajak sehingga tidak ada kesesuaian antara barang yang ada dengan barang yang dijual. Penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif. Data hasil penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif, yang mana peraturan perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, serta memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, dan untuk mencapai kepastian hukum. Mekanisme pemeriksaan dalam menangani tindak pidana perpajakan, yang dilakukan wajib pajak harus berdasarkan Pasal 29, 30, 31, 43A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, karena undang-undang tersebut menganut sistem self assessment, serta tercapainya kepastian hukum dan rasa keadilan dalam menangani tindak pidana perpajakan.Perbuatan yang dilakukan AG dan DM telah memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 39A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | perpajakan, deskriptif analitis, pendekatan yuridis normatif, analisis penelitian yuridis kualitatif |
| Subjects: | S1-Final Project > Fakultas Hukum > 2012 |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 08:02 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 08:02 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/22775 |
Actions (login required)
 |
View Item |
