Alfando, Rio (2013) Pemberdayaan Aparatur Dalam Memberikan Pelayanan Informasi Hukum Melalui Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) (Suatu Studi Pada Sekretariat Daerah Kota Bandung Bagian Hukum Dan HAM). Diploma thesis, Universitas Komputer Indonesia.
Full text not available from this repository.Abstract
Globalisasi merupakan proses penyebaran unsur-unsur baru khususnya menyangkut informasi secara menyeluruh melalui media cetak dan elektronik. Informasi dapat membantu menambah pengetahuan dalam banyak hal salah satunya informasi hukum. Adanya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam memberikan pelayanan informasi hukum masih kurang maksimal dalam pelaksanaannya karena masih banyak yang belum mengetahui adanya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Sarundajang mengenai Pemberdayaan Aparatur. Pemberdayaan Aparatur dinilai berdasarkan pengadaan, pembinaan karir, diklat, sistem penggajian serta pengelolaan administrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik-teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui studi literatur, studi lapangan, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah pengelolah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung Bagian Hukum dan HAM yang memberikan pelayanan informasi hukum. Penentuan informan menggunakan teknik purposif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memberikan pelayanan informasi hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Sekretariat Daerah Kota Bandung Bagian Hukum dan HAM belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat terlihat dari pengadaan aparatur dalam hal penempatan dan orientasi aparatur Sekretariat Daerah Kota Bandung Bagian Hukum dan HAM belum pada tempatnya. Pembinaan karir aparatur Sekretariat Daerah Kota Bandung Bagian Hukum dan HAM yang dilakukan dalam hal kedudukan atau jabatan belum adanya tolak ukur. Diklat yang diberikan kepada aparatur Sekretariat Daerah Kota Bandung Bagian Hukum dan HAM dalam hal keterampilan dan pengetahuan masih kurang hal tersebut dapat dilihat dari kurang adanya pelatihan yang diberikan dengan rutin. Sistem penggajian aparatur Sekretariat Daerah Kota Bandung Bagian Hukum dan HAM berdasarkan pada peraturan yang telah ditentukan. Pengelolaan administrasi dalam memberikan pelayanan informasi hukum kepada masyarakat belum maksimal dilihat dari rendahnya kepuasan pelayanan yang diberikan.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pemberdayaan Aparatur |
| Subjects: | S1-Final Project > Fakultas Sospol > Ilmu Pemerintahan > 2012 |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan (S1) |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 08:02 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 08:02 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/23448 |
Actions (login required)
 |
View Item |
