Saut Siburian, Maychal (2013) Tinjauan Hukum Atas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi di Indonesia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantas. Diploma thesis, Universitas Komputer Indonesia.
Full text not available from this repository.Abstract
Korupsi di negara Indonesia menjadi fenomena yang telah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dan negara. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah menjadi kejahatan yang luar biasa. Pemberian sanksi yang luar biasa adalah penerapan yang tepat diberikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sehingga mampu memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan juga pihak lain untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Permasalahan kemudian timbul dalam hal penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Permasalahannya adalah bagaimana pengaruh atas penerapan sanksinya dan tindakan apa yang dapat ditempuh sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Penulisan ini dilakukan secara diskriptif analitis, yaitu menggambarkan fakta yang terjadi kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta metode pendekatan secara yuridis normatif, yaitu dengan menyesuaikan terhadap peraturan yang ada. Data-data yang telah dikumpulkan baik data sekunder, data primer, dan data tersier yang kemudian disusun untuk selanjutnya di analisis secara yuridis kualitatif, yaitu metode penelitian yang bertitik tolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundangundangan yang ada, untuk mencapai kepastian hukum.Berdasarkan analisis terhadap data yang diperoleh disimpulkan bahwa Pengaruh penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilihat dari pelaksanaan dari penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi yaitu belum mampu memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan juga pihak lain untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, sehingga perlu adanya tindakan yang perlu di tempuh, baik tindakan preventif yaitu dilakukan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran dan tindakan represif yaitu berupa pemberian sanksi pidana penjara maksimum, pemiskinan para pelaku tindak pidana korupsi, dan pemberian sanksi sosial terhadap pelaku tindak pidana korupsi
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | ukum, Pidana, Korupsi |
| Subjects: | S1-Final Project > Fakultas Hukum > 2013 |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 08:06 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 08:06 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/25987 |
Actions (login required)
 |
View Item |
