Fatima Zahra, Ramadhani (2013) Tinjauan Hukum Atas hak Prerogatif Presiden Dalam Pemberian Grasi Terhadap terpidana Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Diploma thesis, Universitas Komputer Indonesia.
Full text not available from this repository.Abstract
Grasi adalah kewenangan Presiden dalam memberikan pengampunan dengan cara meniadakan, mengubah atau mengurangi pidana bagi seorang yang dijatuhi pidana dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kewenangan pemberian grasi tersebut termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14 ayat (1), termaktubnya kewenangan Presiden di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka diaturlah Undang-Undang mengenai grasi. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Berdasarkan latar belakang maka perlu dikaji permasalahan mengenai efektifitas pelaksanaan grasi terhadap terpidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, dan bagaimana dampak pemberian grasi atas hak prerogatif Presiden terhadap terpidana khususnya dan masyarakat umumnya. Penulisan skipsi ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan metode ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai kasus yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, kemudian dianalisis dengan mengunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Indonesia.Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan grasi terhadap terpidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, belum efektif karena Presiden memberi grasi memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Hal tersebut bertujuan agar hak prerogatif Presiden dibatasi dan tidak lagi bersifat mutlak berdasarkan kepentingan politiknya saja, akan tetapi pada akhirnya Presiden tidak mengambil salah satu dari hak yudikatifnya sebagai upaya meluruskan proses hukum tanpa melalui pertimbangan Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dampak positif bagi terpidana adalah terpenuhinya hak asasi terpidana sebagai warga negara, dan dampak negatifnya adalah pengulangan kembali tindak pidana.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Hukum,Hak,Grasi |
| Subjects: | S1-Final Project > Fakultas Hukum > 2013 |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 08:06 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 08:06 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/25988 |
Actions (login required)
 |
View Item |
