Rifqiya, Pradita (2014) Implementasi Kebijakan tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung.
Full text not available from this repository.Abstract
Penempatan pegawai harus sesuai dengan prinsip ��the right man, the right place��. Penempatan pegawai diarahkan untuk menempatakan pegawai pada jabatan yang tepat sesuai dengan kualifikasi mereka. Tetapi secara realita masih ada beberapa instansi, khususnya pemerintah yang mengabaikan prinsip itu. Fenomena inilah yang dijadikan sebagai latar belakang penelitian. Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung sebagai salah satu perangkat instansi pemerintah daerah juga mengambil andil dalam penempatan pegawai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem penempatan pegawai dan untuk mengetahui implementasi kebijakan penempatan pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa wawancara secara kepada informan yang terkait langsung dengan judul penelitian, observasi melalui pengamatan terhadap objek, dan dokumentasi berupa data-data sebagai literatur dan referensi. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Penempatan Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa penempatan pegawai dilakukan berdasarkan proses pengadaan pegawai. Dimulai dari proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Tetapi sebelum melakukan proses tersebut, bagian organisasi tata laksana (ORTALA) membuat analisis kebutuhan pegawai yang kemudian dijadikan sebagai pemasukan formasi. Tetapi setelah keluarnya surat keputusan bupati mengenai penempatan formasi pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung, maka para pegawai baru harus mengikuti prajabatan untuk menyempurnakan jabatan mereka sebagai pegawai negeri sipil. Tingkat keefektivan penempatan pegawai masih belum maksimal karena masih ada beberapa pegawai yang terkadang harus di mutasi. Dengan alasan kekurangan personil di bagian lain atau karena kesalahan secara langsung dari daftar formasi penempatan tersebut.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) |
| Subjects: | Laporan Kerja Praktek > Fakultas Sospol > Ilmu Pemerintahan > 2012 |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan (S1) |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 08:08 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 08:08 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/27910 |
Actions (login required)
 |
View Item |
