Ariesta, Zilda (2014) Prosedur Surat Perintah Membayar Langsung (SPM - LS) Belanja Pegawai di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung I.
Full text not available from this repository.Abstract
Proses pengajuan SPM �� LS Belanja Pegawai disertai dengan beberapa syarat yang harus di lengkapi diawali dengan adanya biaya untuk menunjang kegiatan yang diterimanya SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran serta dicatat dan diberi nomor pada buku penerimaan SPP. SPP tersebut nantinya akan diperiksa kelengkapannya, dan apabila SPP tersebut tidak lengkap atau terdapat kesalahan, maka SPP tersebut akan dikembalikan kepada bendahara pengeluaran. Jika SPP tersebut sudah dilengkapi dan telah disahkan oleh pejabat penerbit SPP, maka akan diajukan ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar).Pada dasarnya hambatan yang terjadi pada proses pengajuan SPM �� LS Belanja Pegawai adalah faktor internal dan eksternal, seperti kelalaian dari karyawan itu sendiri yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku dalam instansi, kesalahan �� kesalahan dalam pengisian formulir, dan ketidaklengakapan lampiran �� lampiran pengajuan.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Prosedur Surat Perintah Membayar Langsung SPM - LS) Belanja Pegawai |
| Subjects: | Laporan Kerja Praktek > Fakultas Ekonomi > Keuangan Dan Perbankan > 2014 |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi > Keuangan dan Perbankan (D3) |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 08:11 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 08:11 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/29971 |
Actions (login required)
 |
View Item |
