PENATAAN URUSAN DESA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN YANG DISERAHKAN PADA DESA (STUDI DI KABUPATEN BANDUNG)

Rusfiana, Yudi (2013) PENATAAN URUSAN DESA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN YANG DISERAHKAN PADA DESA (STUDI DI KABUPATEN BANDUNG). JIPSI - Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM, Vol.01. ISSN 2086 – 1109

Preview

Text yudi-rusfiana.pdf - Published Version Download (206kB) | Preview

Abstract

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan rakyat. Sedangkan pelimpahan kewenangan merupakan suatu proses atau cara memindahkan hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Beberapa kewenangan yang dapat dikembangkan adalah: (1) kewenangan mengatur oleh pusat, (2) kewenangan mengatur oleh propinsi, (3) kewenangan mengatur oleh kabupaten/kota, (4) kewenangan mengurus dalam rangka desentralisasi, (5) kewenangan mengurus dalam rangka dekonsentrasi, (6) kewenangan mengurus dalam rangka tugas pembantuan, dan (7) kewenangan mengurus dalam rangka sentralisasi. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung terdiri atau urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan.

Item Type:	Article
Uncontrolled Keywords:	authority, authonomy, affairs
Subjects:	Jurnal Tercetak > JIPSI - Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM
Divisions:	Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Depositing User:	Admin Repository
Date Deposited:	06 Dec 2016 02:44
Last Modified:	06 Dec 2016 02:44
URI:	http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/30652

Actions (login required)

View Item