Rahman, Bobby (2014) PRO KONTRA RANCANGAN PERATURAN DAERAH LHOKSEUMAWE TENTANG LARANGAN DUDUK SECARA MENGANGKANG BAGI PEREMPUAN DI SEPEDA MOTOR. JIPSI - Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM, Vol.03. ISSN 2086 – 1109
|
Text
7-jipsi-unikom.pdf - Published Version Download (262kB) | Preview |
Abstract
Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang memiliki karakteristik Islam yang begitu menyatu dengan adat budaya masyarakatnya. Penerapan kebijakan syari�at Islam sendiri secara kaffah mulai diterapkan pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Pemerintah Kota Lhokseumawe sebagai salah satu daerah yang menjadi bahagian dari Provinsi Aceh juga turut berperan aktif dalam menyukseskan kebijakan syari�at Islam, hal tersebut ditandai dengan dikeluarkan surat edaran Nomor 002 pada tanggal 2 Januari 2013 oleh Walikota Lhokseumawe mengenai larangan kaum perempuan untuk duduk menganggkang saat berboncengan di sepeda motor. Kebijakan tersebut terus menuai pro dan kontra di tengah masyarakat, fenomena itu terjadi disinyalir karena seruan Pemerintah Kota Lhokseumawe dinilai tidak memberikan peran bagi kaum hawa dalam ruang publik dan tidak memperhatikan aspek keselamatan dalam berkendara. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menelaah pro kontra kebijakan larangan mengangkang bagi perempuan yang berboncengan di sepeda motor. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan sumber data berasal dari data sekunder untuk kemudian ditarik kesimpulan dan degeneralisasi.
Item Type: | Article |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | pro kontra, kebijakan, larangan mengangkang |
Subjects: | Jurnal Tercetak > JIPSI - Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM |
Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
Depositing User: | Admin Repository |
Date Deposited: | 06 Dec 2016 02:47 |
Last Modified: | 06 Dec 2016 02:47 |
URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/30682 |
Actions (login required)
View Item |