Lukman, Peny (2012) Implementasi Kebijakan Tentang Pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek Dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) Pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Privinsi Jawa Barat. Diploma thesis, Universitas Komputer Indonesia.
Full text not available from this repository.Abstract
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat merupakan badan pemerintah yang ditunjuk untuk menerbitkan Surat Keputusan Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP). Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala mulai dari komunikasi antar aparatur yang tidak dapat didukung dengan sumber daya aparatur dan fasilitas yang masih terbatas, sikap dari aparatur terhadap masyarakat dan alur pembuatan perijinan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori dari buku George C. Edward III yang berjudul Implementing Public Policy yang meliputi empat faktor yaitu: Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. Maksud dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan tentang pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan AKDP di BPPT Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena cocok untuk mengkaji satu variabel, yaitu variabel implementasi kebijakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini meliputi studi pustaka dan studi lapangan yang terdiri dari: observasi dan wawancara. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive karena menentukan informan berdasarkan tujuan penelitian. Unit analisis mengacu pada aparat yang bekerja pada BPPT Provinsi Jawa Barat dan pemohon ijin yang melakukan perijinan di BPPT Provinsi Jawa Barat. Dari hasil penelitian didapat bahwa implementasi kebijakan tentang pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan AKDP pada BPPT Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya terlaksana secara maksimal, baik menyangkut sumber daya aparatur maupun sumber daya peralatan yang masih kurang memadai dan kurang kejelasannya struktur birokrasi di Bidang Perhubungan. Kesimpulan penelitian ini yaitu komunikasi yang baik namun tidak didukungnya dengan sumber daya yang terbatas. Disposisi yang baik ditunjukan dengan sikap aparatur yang baik terhadap masyarakat. Struktur Birokrasi yang berjalan sesuai dengan aturan. Saran peneliti adalah dengan penambahan sumber daya aparatur dan sumber daya peralatan yang dibutuhkan dalam pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan AKDP di BPPT Provinsi Jawa Barat.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Implementasi kebijakan, Pelayanan Publik |
| Subjects: | S1-Final Project > Fakultas Sospol > Ilmu Pemerintahan > 2012 |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan (S1) |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 07:38 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 07:38 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/3815 |
Actions (login required)
 |
View Item |
