A and Latuconsina, Karim (2002) FUNGSI DPRD SEBAGAI LEMBAGA KONTROL ATAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Di DPRD Kota Malang).
Full text not available from this repository.Abstract
Dalam melaksanakan kehidupan ketatanegaraan di tingkat daerah diperlukan adanya kerja sama bagi tiap-tiap instansi yang terkait di dalamnya, karena kehidupan bertatanegaraan itu tidak bisa berjalan kalau hanya dilakukan oleh satu instansi saja tanpa adanya instansi lain yang juga melaksanakan kehidupan bernegara tersebut.Penyelenggaraan pemerintah daerah di suatu negara tergantung dari bentuk negara yang dianut oleh nagara bersangkutan. Bentuk negara yang menggambarkan atau menjelaskan pembagian kekuasaan dalam suatu negara secara vertical yaitu antar pemerintah yang dipusat dan pemerintah yang didaerah. Sedang pembagian secara horizontal menggambarkan pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, yudikatif. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menganut demokrasi yaitu bentuk kenegaraan yang secara optimal menghormati manusia sebagai makluk yang otonom dan sama derajatnya. Demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia adalah demokrasi perwakilan yang mana maksudnya adalah rakyat secara tidak langsung mengambil bagian dalam ketatanegaraan, rakyat disini mempunyai wakil untuk menmpung aspirasinya yang diperankan oleh legislative, seperti halnya Presiden dan DPR, Gubernur dan DPRD tingkat I dan Bupati, atau Walikota dan DPRD tingkat II. Bila kita berbicara mengenai kedudukan DPRD di daerah sebagai suatu lembaga yang bertujuan untu mengontrol pemerintah di daerah maka kita akan mengacu pada fungsi dari DPRD sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22 th. 1999. Yang mana dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga kontrol akan menimbulkan hak dan kewajiban. Hal ini akan menimbulkan pertanyaan dalam diri kita sebagai warga masyarakat. Apakah dalam menjalakan fungsinya, DPRD telah melaksanakan fungsinya secara optimal, sebab bila kita melihat masih banyak fakta yang menunjukan bahwa DPRD yang ada di daerah belum optimal dalam merespon setiap gejala yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian keberadaan DPRD yang ada di daerah sedikit banyak di nilai oleh masyarakat atau setidaknya diketahui oleh masyarakat. Sebab bagaimanapun DPRD adalah milik masyarakat, diharapkan nanti dengan diketahuinya peran dewan tersebut dapat meningkatkan kepercayaan dalam diri masyarakat, yang dikatakan oleh banyak pihak sebagai krisis kepercayaan. Akhirnya penulis berharap agar DPRD yang ada di daerah dapat meningkatkan fungsinya sebagai anggota dewan, melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam UU No 22 th. 1999.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | Collections > Koleksi Perpustakaan Di Indonesia > Perpustakaan Di Indonesia > JIPTUMM > S1-Final Project > Dept. Of Law > Th. 2002 > Odd Semester |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Perpustakaan UNIKOM |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 07:39 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 07:39 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/4288 |
Actions (login required)
 |
View Item |
