Budhi Saputro, Eko (2004) TINDAKAN HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENANGANI PENGRUSAKAN SISTEM KEAMANAN SITUS www.tnp.kpu.go.id YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG. Diploma thesis, Universitas Komputer Indonesia.
Full text not available from this repository.Abstract
Sistem keamanan yang dibuat oleh KPU bertujuan untuk melindungi data-data yang sudah tersimpan dalam situs KPU, sehingga pihak lain tidak dapat mengakses data tersebut tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi tanpa ijin dari KPU, namun Deni Suparman ternyata telah berhasil merusak sistem keamanan situs KPU dan merubah nama-nama partai, walaupun di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur kejahatan melalui internet, tetapi hakim harus tetap menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga KPU berhak untuk melakukan tindakan hukum baik perdata maupun pidana terhadap Deni Suparman yang mana perbuatannya telah merugikan KPU secara materil dan immateril. Masalah-masalah hukum yang penulis kemukakan dalam Memorandum Hukum ini adalah Apakah perbuatan yang dilakukan Deni Suparman dengan merusak sistem keamanan situs KPU dapat dijerat ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pengrusakan? Bagaimana pertanggungjawaban Deni Suparman atas perbuatan merusak sistem keamanan situs KPU? Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan KPU terhadap Deni Suparman atas perbuatan yang telah dilakukannya dengan merusak sistem keamanan situs KPU? Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, guna memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai norma hukum, asas hukum, dan pengertian hukum yang terdapat pada pengertian hukum yang berlaku, yang dapat diterapkan dalam menganalisis kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh seorang hacker melalui media internet. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu lebih menitikberatkan pada studi dokumen untuk mempelajari data sekunder yang terkumpul berupa literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan bahan-bahan hukum serta penerapan hukum dalam kasus ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Deni Suparman merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP juncto Pasal 22 huruf (a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Pertanggungjawaban Deni Suparman atas perbuatannya merusak sistem keamanan situs KPU adalah menerima, memenuhi dan atau menjalankan sanksi-sanksi yang telah ditentukan baik secara pidana maupun perdata sebagai tindakan hukum yang dapat ditempuh oleh KPU atas perbuatan Deni Suparman yang telah merusak sistem keamanan situs KPU.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Final Project > Fakultas Hukum > 2004 |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 07:40 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 07:40 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/5166 |
Actions (login required)
 |
View Item |
