Ramadhani Latif, Nurfhadila (2017) Perlindungan hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Sanksi Dan Korban Tindak PIdana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konveksi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disablitas) J. Diploma thesis, Universitas Komputer Indonesia.
Full text not available from this repository.Abstract
Kasus penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum semakin meningkat, termasuk dalam hal penyandang disabilitas menjadi saksi dan korban suatu tindak pidana. Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun dukungan sistem peradilan terhadap kondisi para penyandang disabilitas masih sangat minim. Berdasarkan hal tersebut terdapat dua permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas saksi dan korban tindak pidana dalam proses peradilan yaitu,efektifitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Convention On the Rights Of persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak penyandang Disabilitas) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam memberikan perlindungan hak atas penyandang disabilitas saksi dan korban tindak pidana dalam proses peradilan di Indonesia dan tindakan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tertier, kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui proses wawancara dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh lima faktor yang menyebabkan tidak efektifnya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas saksi dan korban tindak pidana untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dan setara yaitu, faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat dan kebudayaan kemudian tindakan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan pidana adalah dengan memenuhi kebutuhan aksesibilitas fisik, aksesibilitas non fisik (aspek pelayanan), aksesibilitas prosedural beracara, melakukan profile assessment terhadap penyandang disabilitas dan merumuskan peraturan perundang-undangan yang lebih khusus (lex specialis) tentang konstruksi materi dan hukum acara pidana bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.Selanjutnya diharapkan adanya peningkatan pelayanan bagi penyandang disabilitas saksi dan korban tindak pidana dengan memberikan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas, peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga terkait dan diharapkan adanya kesadaran dari pemerintah dan masyarakat akan penghargaan HAM khususnya bagi penyandang disabilitas.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas |
| Subjects: | ?? UNIK1489 ?? |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
| Date Deposited: | 10 Nov 2017 03:33 |
| Last Modified: | 10 Nov 2017 03:33 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/53685 |
Actions (login required)
 |
View Item |
