Tuasikal, Mansur (2017) Tinjauan Hukum Tentang Tindakan Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Praktik Kedokteran Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Diploma thesis, Universitas Komputer Indonesia.
Full text not available from this repository.Abstract
Aborsi adalah tindakan untuk mengakhiri kehamilan dengan mengeluarkan hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan, menurut Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan aborsi dapat dilakukan berdasarkan dua indikasi yaitu indikasi akibat kedaruratan medis dan akibat perkosaan yang mengakibatkan trauma psikologis, diantara kedua indikasi tersebut yang menjadi permasalahan dan dipermasalahkan baik dalam dunia kedokteran maupun masyarakat adalah akibat yang kedua yaitu korban perkosaan yang melakukan aborsi sedangkan aborsi yang dilakukan karena kedaruratan medis tidak menjadi persoalan. Dokter yang melakukan tindakan aborsi kepada korban perkosaan dalam praktik kedokterannya merasa bersalah dan dipersalahkan, terlebih lagi dokter dihadapkan dengan adanya sumpah dokter dan kode etik kedokteran yang harus ditaati. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sejauh mana tindakan aborsi dalam praktik kedokteran ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, perlindungan hukum terhadap korban perkosaan yang melakukan tindakan aborsi serta kendalakendala yang muncul terkait tindakan aborsi akibat perkosaan dalam praktik kedokteran. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah secara yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan norma-norma hukum yang merupakan patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas ditunjang dengan alat pengumpul data berupa observasi dalam bentuk catatan lapangan atau catatan berkala. Tindakan aborsi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bukan merupakan suatu perbuatan melanggar hukum khususnya aborsi untuk korban perkosaan dan perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan yang melakukan aborsi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dan Fatwa MUI nomor 4 tahun 2005 tentang aborsi. Dokter selaku tenaga medis yang melakukan tindakan aborsi kepada seorang wanita khususnya korban perkosaan mengalami beberapa kendala diantaranya kendala dalam terkait sumpah kedokteran dan kode etik kedokteran serta kendala dalam konsil kedokteran Indonesia yang dengan keras menentang adanya tindakan aborsi untuk korban perkosaan.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Hukum Tentang Aborsi |
| Subjects: | ?? UNIK1489 ?? |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
| Date Deposited: | 10 Nov 2017 03:33 |
| Last Modified: | 10 Nov 2017 03:33 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/53688 |
Actions (login required)
 |
View Item |
