Yulianto, Feri (2017) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2016 (Studi Penyelenggaran Kawasan Tanpa Rokok Pada Angkutan Umum di kecamatan Lembang). Diploma thesis, Universitas Komputer Indonesia.
Full text not available from this repository.Abstract
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok merupakan salah satu bentuk Pemerintah dalam melindungi dan mensejahterkan masyarakatnya. Banyaknya masyarakat yang melakukan pelanggaran dengan melakukan aktifitas merokok pada angkutan umum diakibatkan oleh kurangnya sosialiasi dalam pelaksanaannya serta kurangnya kesadaran dari masyarakat dan tidak berjalannya sanksi sesuai dengan aturan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori Implementasi Kebijakan dari George C. Edwards III dalam bukunya ��Implementing Public Policy��. Menurutnya faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dapat ditentukan melalui communications, resources, dispositions, bureaucratic structure. Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu observasi, studi pustaka dan wawancara. Informan penelitian ditentukan dengan metode purposive yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan accidental masyarakat. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa implementasi yang dilakukan aparatur dilihat dari komunikasi yang dilakukan oleh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas terkait lainnya telah dilakukan secara benar sesuai dengan yang direncanakan namun belum dilakukan secara maksimal, sehingga masyarakat pengguna angkutan umum masih belum memahami informasi dengan baik dan masih adanya pengguna angkutan umum yang melakukan pelanggaran. Sumber daya yang digunakan oleh Dinas terkait dalam mengimplementasikan perda masih minim dan belum merata sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya proses implementasi. Disposisi aparatur dilihat secara keseluruhan baik dari sikap dan tingkat kepatuhan sudah terlihat baik, hal ini dibuktikan dengan sulit ditemukannya aparatur terkait kebijakan yang melanggar kebijakan menegenai kawasan tanpa rokok khususnya pada angkutan umum. Struktur Birokrasi yang dimiliki aparatur terkait perda kawasan tanpa rokok dalam penyelenggaraanya pada angkutan umum sudah cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari adanya kordinasi yang baik antara dinas terkait.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | implementasi, kawasan tanpa rokok, angkutan umum. |
| Subjects: | ?? UNIK1493 ?? |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan (S1) |
| Date Deposited: | 31 Jan 2019 10:22 |
| Last Modified: | 31 Jan 2019 10:22 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/57771 |
Actions (login required)
 |
View Item |
