Wulandari, Pina (2018) Tinjauan Hukum Terhadap Pasas Praguda Tak Bersalah (Presumtionofinnocence) Dalam perkara Pidana Nomor 137/PID-B/2016/PN.CRJ Tentang Penipuan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Juncto Undang-U. Diploma thesis, Universitas Komputer Indonesia.
Full text not available from this repository.Abstract
Asas praduga tak bersalah (Presumption of Innocence) terdapat dalam butir ke 3 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut (KUHAP) dan juga tertulis dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) , asas ini mengandung makna bahwa seseorang yang sedang dihadapkan dengan permasalahan hukum wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dengan kata lain seseorang harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah asas hukum yang seharusnya dijadikan pedoman aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya tentang bagaimana penerapannya dalam tindak pidana penipuan , serta bagaimana pemahaman aparat penegak hukum tentang asas praduga tak bersalah ini dalam sistem peradilan pidana, sehingga eksistensi sebuah asas tetap terjaga prinsip-prinsip dan nilainya. Spesifikasi Penelitiaini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis, metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah dengan yuridis normatif yaitu suatu metode yang mengartikan dan menyusun hukum sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma. Analisis yang dipakai selanjutnya adalah analisis yuridis kualitatif, karena bahan hukum yang telah dideskripsikan, selanjutnya ditentukan maknanya, ditunjang pula dengan alat pengumpul data berupa observasi data dalam bentuk catatan dan observasi lapangan melalui wawancara. Penerapan asas praduga tak bersalah dalam kasus penipuan yang menjadi objek penelitian ini telah hilang atau tidak diteapkan karena adanya unsur pemaksaan pidana berupa proses peradilan pidana yang tetap dijalankan terlapor padahal proses peradilan perdata masih berjalan. Berkaitan dengan asas praduga tak bersalah meskipun banyak penegak hukum yang memahami tentang arti tak bersalah dalam makna yang sebenarnya namun tetap untuk dapat membuktikan seseorang benar-benar telah melakukan tindak pidana perlu dibuktikan dengan seraingkaian pemeriksaan yang tentu akan membebani tersangka atau terdakwa.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Asas praduga tak bersalah, penerapan asas, pemahaman penegak hukum |
| Subjects: | ?? UNIK1490 ?? |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
| Date Deposited: | 31 Jan 2019 10:23 |
| Last Modified: | 31 Jan 2019 10:23 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/58082 |
Actions (login required)
 |
View Item |
