Maulana Efendi, Angga (2018) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Puwakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Diploma thesis, Universitas Komputer Indonesia.
Full text not available from this repository.Abstract
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima bertujuan untuk menciptakan Kabupaten Purwakarta yang bersih, nyaman, dan indah serta memberdayakan pedagang kaki lima yang ada. Kondisi yang dilihat dilapangan bahwa pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima masih belum berjalan dengan efektif dilihat dari masih banyaknya Pedagang Kaki Lima yang menolak untuk direlokasi. Peneliti memfokuskan penelitian pada implementasi penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Rebo Kabupaten Purwakarta. Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori Implementasi Kebijakan dari George C. Edwards III dalam bukunya ��Implementing Public Policy��. Menurutnya faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dapat ditentukan melalui communications, resources, dispositions, bureaucratic structure. Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu observasi, studi pustaka dan wawancara. Informan penelitian ditentukan dengan metode purposive yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, accidental Pedagang Kaki Lima (PKL). Hasil dari penelitian menunjukan bahwa implementasi yang dilakukan aparatur dilihat dari komunikasi yang dilakukan oleh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas terkait lainnya telah dilakukan secara benar sesuai dengan yang direncanakan namun belum efektif, sehingga masih banyak PKL yang belum memahami informasi dengan baik. Sumber daya yang digunakan oleh Dinas terkait belum cukup, hal ini dapat dilihat dari segi sumberdaya manusia dan fasilitas yang belum memadai. Disposisi aparatur dilihat secara keseluruhan belum baik, hal ini terlihat dari kepatuhan para PKL belum efektif bisa di lihat dari banyaknya para PKL menolak untuk direlokasi. Struktur Birokrasi yang dimiliki aparatur terkait perda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) sudah cukup baik, dilihat dari adanya kordinasi yang baik antara dinas terkait.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | implementasi, Kebijakan, Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima |
| Subjects: | ?? UNIK1533 ?? |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan (S1) |
| Date Deposited: | 31 Jan 2019 10:24 |
| Last Modified: | 31 Jan 2019 10:24 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/58999 |
Actions (login required)
 |
View Item |
