Dwi Juliani, Ayu (2018) Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dan Retribusi Izin Penggantian Biaya Cetak Peta (Studi Tentang Izin Mengubah Bangunan Hotel Di Kota Bandung). Diploma thesis, Universitas Komputer Indonesia.
Full text not available from this repository.Abstract
Pelanggaran pembangunan gedung hotel yang terjadi di Kota Bandung dilakukan oleh pegusaha hotel karena kurangnya pengawasan saat pembangunan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu bagian pelayanan perizinan izin mendirikan bangunan bagian A1. Teori yang digunakan penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan berdasarkan teori Van Metter Van Horn (1975-447), mengatakan hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, karakter instansi sebagai pelaksana, komunikasi antar organisasi pelaksana, disposisi,lingkungan ekonomi,sosial, dan politik. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, untuk memperoleh data-data yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi. sedangkan teknik penentuan informan, yang digunakan oleh peneliti yaitu teknik penentuan informan secara purposive, yang ditujukan kepada aparatur, sedangkan kepada pemilik pembangunan gedung hotel menggunakan accidental.Hasil penelitian, kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kota Bandung dalam melaksanakan kebijakan peraturan daerah nomor 12 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dalam pengawasan pembangunan gedung hotel belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan karena masih terjadi pelanggaran yang dilakukan para pengusaha hotel. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus menambah aparatur dan harus lebih tegas dalam pengawasan agar tidak hanya Dinas Tata Kota saja yang melakukan pengawasan namun harus adanya pertanggung jawaban dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bukan hanya bertugas menerbitkan perizinan pembangunan saja.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kebijakan, Implementasi, retribusi IMB, retribusi cetak peta, mengubah bangunan. |
| Subjects: | ?? UNIK1533 ?? |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan (S1) |
| Date Deposited: | 31 Jan 2019 10:25 |
| Last Modified: | 31 Jan 2019 10:25 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/59658 |
Actions (login required)
 |
View Item |
