Ismail, Ahmad (2005) TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF MELALUI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALT. Diploma thesis, Universitas Komputer Indonesia.
Full text not available from this repository.Abstract
Pada era globalisasi, kegiatan bisnis dapat dilakukan melalui media elektronik/internet. Dalam kegiatan bisnis tersebut, tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya sengketa antara para pihaknya, dan upaya penyelesaian sengketa itu dapat ditempuh secara non litigasi melalui arbitrase dengan perantaraan BANI. Oleh karena itu Penulis melakukan penelitian mengenai penyelesaian sengketa termaksud, dengan tujuan untuk mengetahui kekuatan putusan yang dikeluarkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada proses arbitrase dalam penyelesaian sengketa secara elektronik, untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam penyelesaian sengketa bisnis secara elektronik serta untuk mengetahui tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dalam mengatasi kendala-kendala tersebut diatas. Untuk mencapai tujuan diatas, maka Penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif. Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif yuridis, dimana peraturan perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, serta memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, dan kepastian hukum. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh BANI ini merupakan putusan yang bersifat Final and Binding artinya putusan tersebut adalah putusan terakhir dalam penyelesaian sengketa bisnis secara elektronik dan putusan itu mengikat para pihak untuk dilaksanakan. Dengan demikian tidak ada upaya hukum banding atau kasasi terhadap putusan arbitrase tersebut Pada proses penyelesaian sengketa bisnis tersebut diatas terdapat kendala-kendala yang dapat menghambat kelancaran penyelesaian sengketanya antara lain bahwa penyelesaian sengketa secara alternatif melalui arbitrase dengan bantuan BANI hanya dapat diterapkan dengan lancar terhadap perusahaan-perusahaan yang bonafide; adanya kondisi yang kurang kondusif dalam upaya menghadirkan barang bukti; kurangnya daya paksa dalam pelaksanaan putusan Majelis Arbitrase BANI; kemungkinan dapat timbul keputusan yang saling bertentangan; tidak ada patokan yang tegas untuk menjaga standar mutu keputusan arbitrase. tindakan hukum dalam mengatasi kendala-kendala termaksud antara lain para pihak harus menentukan secara tegas mengenai klausula penyelesaian sengketa secara arbitrase, para pihak melalui arbiter atau kuasanya harus selalu aktif dalam mengikuti perkembangan penyelesaian sengketa, apabila diketahui terjadi kecurangan antara pihak yang kalah dengan oknum ketua pengadilan negeri yang berwenang memutuskan mengenai pelaksanaan/eksekusi putusan arbitrase tersebut. Para arbiter yang mana kedudukannya seperti seorang hakim dalam menangani sengketa bisnis secara elektronik ini dapat menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, seperti membandingkan peraturan mengenai penyelesaian sengketa bisnis secara elektronik di Indonesia dengan negara lain, karena Indonesia pun merupakan salah satu warga dunia dengan masuknya Indonesia menjadi anggota World Trade Organization (WTO).
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Final Project > Fakultas Hukum > 2005 |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 07:41 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 07:41 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/6275 |
Actions (login required)
 |
View Item |
