Heryanto, Dendi (2005) PERANAN BADAN PERWAKILAN DESA (BPD) DALAM PROSES PERUMUSAN PERATURAN DESA NOMOR 422.14/01/2002 TENTANG PAJAK TANAH DI DESA CIDOLOG KECAMATAN CIDOLOG KABUPATEN SUKABUMI. Diploma thesis, Universitas Komputer Indonesia.
Full text not available from this repository.Abstract
Dalam proses perumusan peraturan desa tentang Pajak Tanah, peneliti menemukan masalah yang sangat krusial. Dimana dalam proses perumusannya peran Badan Perwakilan Desa yang seharusnya lebih besar dalam pembuatan peraturan sebagaimana dijelaskan dalam fungsinya, justru sebaliknya, peran Kepala Desa yang sangat terlihat besar dalam pelaksanaannya. Maka dapat dikatakan dalam proses perumusan peraturan desa selama ini pada kenyataanya masih mengacu pada aturan lama sebagai cerminan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Dimana Kepala Desa masih memegang peranan yang sangat penting dalam pembuatan sebuah peraturan desa. Peraturan desa ini merupakan hasil dari kebijakan pemerintah desa yang dibuat BPD bersama kepala desa pada era pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Desa Cidolog merupakan desa pertama dari desa-desa di Kabupaten Sukabumi yang membuat peraturan desa tentang Pengelolaan dan Pemungutan Wajib Pajak Tanah bagi masyarakat desa. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif, dimana metode yang menggambarkan suatu kegiatan yang digambarkan peneliti mengenai proses yang berlangsung di desa dalam rangka penyusunan peraturan desa. Dimana peneliti berusaha menggambarkan suatu proses atau penjelasan tentang Peranan Badan Perwakilan Desa dalam Proses Perumusan Peraturan Desa Nomor 422.14/01/2002 tentang Pajak Tanah. Dari hasil penelitian tentang pelaksanaan peranan Badan Perwakilan Desa dalam proses perumusan peraturan desa tentang Pajak Tanah secara keseluruhan pelaksanaan peran, fungsi, dan tugas dari pembuat peraturan secara jelas dilakukan oleh Kepala Desa, selain itu juga di dalam proses perumusan peraturan desa tentang Pajak Tanah tersebut secara prosedural tidak mengacu pada ketetapan dari tahap-tahap formulasi kebijakan publik yang ada. Hal ini disebabkan karena kurang pahamnya para pembuat peraturan terhadap langkah-langkah operasional dalam proses perumusan peraturan desa yang benar. Sehingga dari sinilah awal munculnya ketimpangan fungsi, tugas, dan peran yang tidak seimbang dan jelas dari masing-masing pembuat peraturan yang berlangsung selama ini.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Final Project > Fakultas Sospol > Ilmu Pemerintahan > 2005 |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan (S1) |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 07:41 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 07:41 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/6365 |
Actions (login required)
 |
View Item |
