Prima Jushardi, Yudhi (2006) TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN IZIN DAN PENGAWASAN WARNET DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 36 TAHUN 1999 DAN PERDA NOMOR 27 TAHUN 2002 DI. Diploma thesis, Universitas Komputer Indonesia.
Full text not available from this repository.Abstract
Perkembangan dunia yang sangat cepat, membuat kemajuan di bidang ilmu dan teknologi makin berkembang. Salah satu teknologi informasi yang berkembang saat ini adalah layanan informasi melalui internet. Di Indonesia internet sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat pengguna layanan ini. Informasi melalui internet dapat mereka peroleh dari warung-warung internet yang ada. Di warung internet ini mereka dapat menyewa berupa fasilitas yaitu berupa perangkat komputer yang telah terhubung pada akses internet. Warung internet merupakan salah satu dari kemudahan yang dapat dinikmati oleh masyarakat pengguna layanan ini. Bertambahnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi melalui internet ini membuat pengusaha penyedia warnet semakin bertambah, hal ini dapat dilihat dengan mulai banyaknya warung-warung internet yang ada pada saat ini. Untuk itu diperlukan penataan serta pengawasan yang intensif oleh pemerintah mengenai pemberian izin tempat usaha warnet itu sendiri Beberapa permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah proses pemberian izin tempat usaha warnet oleh pemerintah kota Bandung sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, Bagaimana pengawasan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah kota Bandung terhadap usaha warnet Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat deskriptif analisis yaitu suatu metode yang melukiskan fakta-fakta berupa data bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan metode pendekatannya menggunakan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau yang disebut juga dengan data sekunder. Disamping itu penulis juga menggunakan data-data yang diperoleh melalui wawancara untuk mendapatkan data primer. Data hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta dengan memperhatikan hirarki perundang-undangan dan memperhatikan kepastian hukum yaitu apakah peraturan perundang-undangan tersebut benar-benar sudah dilaksanakan. Dari hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan antara lain : Prosedur pemberian izin yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandung saat ini berjalan dengan baik dan dapat mencapai suatu standar dari izin yang dikeluarkan, Pengawasan warnet masih merupakan pengawasan yang bersifat materil yaitu pengawasan yang dilakukan hanya terhadap tempat usahanya saja, namun belum pada pengawasan terhadap warnet tersebut.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Final Project > Fakultas Hukum > 2006 |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 07:43 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 07:43 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/7192 |
Actions (login required)
 |
View Item |
