Apendi (2006) ANALISIS PERBEDAAN ANGGARAN DENGAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG. Diploma thesis, Universitas Komputer Indonesia.
Full text not available from this repository.Abstract
Pajak merupakan salah satu komponen dari penerimaan negara yang sangat potensial, yang salah satunya diperoleh dari pajak BPHTB. Penerimaan negara ini selanjutnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk tugas-tugas pemerintah dalam membangun sarana maupun prasarana yang berguna untuk kepentingan umum. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai BPHTB yang selanjutnya dituangkan dalam judul “Analisis Perbedaan Anggaran Dengan Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung”. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui anggaran BPHTB selama periode 2001-2005, untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan BPHTB selama periode 2001-2005, dan untuk mengetahui perbedaan anggaran dengan Pelaksanaan Pemungutan BPHTB pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif dan studi kasus, dan dalam pengujian hipotesisnya digunakan hipotesis komparatif atau hipotesis uji beda, yaitu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara kedua variabel yang sedang diteliti. Penulis membuat rumusan hipotesis bahwa terdapat perbedaan antara anggaran dengan pelaksanaan pemungutan BPHTB pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung selama periode 2001-2005. Dari pengujian paired sample t test menunjukan hasil negatif yaitu thitung > ttabel dimana thitung = -1,672 sedangkan ttabel = -2,770. Hasil pengujian tersebut menunjukan H0 diterima. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara anggaran dengan pelaksanaan pemungutan BPHTB selama periode 2001-2005 dalam hasil penerimaannya, ini disebabkan karena kedua variabel yang diteliti merupakan vaiabel independen, artinya kedua variabel tersebut berdiri sendiri, selain itu juga masih ada anggaran yang telah ditetapkan tetapi tidak terealisasi seluruhnya, agar pelaksanaan pemungutan BPHTB berjalan dengan baik, maka seharusnya anggaran yang telah ditetapkan dijadikan sebagai landasan yuridis formal sehingga pemungutan BPHTB dapat tercapai secara optimal, selain itu Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung harus lebih meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pemungutan BPHTB, serta harus lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak membayar kewajibannya.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Final Project > Fakultas Ekonomi Bisnis > Akuntansi > 2006 |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 07:43 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 07:43 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/7826 |
Actions (login required)
 |
View Item |
