Tinjauan Hukum Terhadap Kerahasian Suatu Pesan Elektronik yang telah diubah oleh Orang yang Tindak Berhak Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Maraden (2010) Tinjauan Hukum Terhadap Kerahasian Suatu Pesan Elektronik yang telah diubah oleh Orang yang Tindak Berhak Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Diploma thesis, Universitas Komputer Indonesia.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...

Abstract

Tindak pidana pengubahan surat elektronik melalui E-mail yang digunakan pada media internet merupakan salah satu bentuk kejahatan dengan menggunakan kecanggihan teknologi. Pada surat elektronik fungsi Pak Pos ini dilakukan oleh server-server e-mail. Namun keadaannya tidak sama. Siapa pun yang punya akses pada server tersebut, seperti administrator server e-mail , sangat mungkin dia akan membaca e-mail-e-mail yang ada di servernya. Seperti seorang pengirim pesan yang hendak mengirmkan surat eloktronik (e-mail) kepada rekannya, menginginkan agar pesannnya tidak dibaca oleh orang yang tidak berhak membacanya, padahal bila administrator server e-mail sedang kurang kerjaan Penerima pun ingin mendapat keyakinan bahwa pengirimnya merupakan orang yang dikenalnya, bukan orang yang berpura-pura sebagai temannya.maka unsur pengubahan surat elektronik yang merugikan orang lain telah terpenuhi.permasalahannya adalah Bagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai Keamanan dan kerahasiaan pesan elektronik dan Upaya apa yang dapat dilakukan oleh korban pengguna pesan elektronik yang kerahasiaan datanya telah dirubah oleh orang yang tidak berhak dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Penelitian yang dilakukan oleh Penulis bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang dihasilkan, dianalisis secara yuridis kualitatif, yang mana peraturan perundang-undangan yang satu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainya. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Penulis Dengan demikian, perbuatan pengubahan surat elektronik e-mail dapat dikenakan jenis hukuman yang terdapat dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penerapan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Berdasarkan kasus-kasus pengubahan surat elektronik e-mail yang telah dilakukan dan merugikan korban secara materil dan immateril maka tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku pengubahan surat elektronik tanpa hak yaitu dengan cara baik secara preventif (pencegahan) maupun represif (penindakan).

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Hukum Terhadap Kerahasian Suatu pesan Elektronik
Subjects: S1-Final Project > Fakultas Hukum > 2009
Divisions: Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum
Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Admin Repository
Date Deposited: 16 Nov 2016 07:43
Last Modified: 16 Nov 2016 07:43
URI: http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/7882

Actions (login required)

View Item View Item