Perdiansyah, Aziz (2016) Prosedur Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan.
Full text not available from this repository.Abstract
Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Sistem otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2007, menurut daerah-daerah mencari berbagai alternatif sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran dan belanja daerah (Siahaan, 2010). Pemberiaan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah diperlukan adanya landasan hukum yang merupakan dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yang berlaku sejak Januari 2010 (Waluyo, 2011). Melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemeritah pusat mengalihkan beberapa pajak yang semula ditarik oleh pusat menjadi pajak daerah. Selain itu terdapat perluasan basis pajak yang sudah ada, yaitu untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diperluas hingga mencakup kendaraan.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pemungutan Pajak progresif |
| Subjects: | Laporan Kerja Praktek > Fakultas Ekonomi > Akuntansi > 2015 |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 07:35 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 07:35 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/809 |
Actions (login required)
 |
View Item |
