Noor Rakhman, Aulia (2006) SISTEM INFORMASI KEBERATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PENDAPATAN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN KOTA BANJARMASIN.
Full text not available from this repository.Abstract
Tolak ukur suatu daerah dalam Otonomi Daerah dilihat dari kemampuan daerah dalam menggali potensi keuangannya, untuk membiayai belanja rutin dan belanja pembangunan di daerahnya. Konsekuensi dari ini semua karena adanya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah yang semakin meningkat ini, segenap kemampuan, sumber daya dan potensi yang ada di daerah harus dimanfaatkan sebaik – baiknya, dengan disertai kebijaksanaan dan langkah – langkah yang tepat guna tercapainya Tujuan Pembangunan Daerah. Salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah adalah melalui pendapatan asli daerah. Maka peranan pendapatan daerah menjadi sangat penting dan merupakan faktor yang ikut menentukan volume, kekuatan dan dan kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah. Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu Pajak Daerah Pemerintah Propinsi sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No.18 Tahun 1997 yang kemudian diubah menjadi Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang cukup besar peranannya dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah. Pada laporan ini, penulis menitik beratkan pengamatan pada sistem pelayanan kepada masyarakat yang hendak melaksanakan kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) namun merasa keberataan atas besarnya pajak dan denda yang dibebankan di kantor bersama SAMSAT kota Banjarmasin. Memberikan kemudahan dan pelayanan yang sebaik – baiknya pada masyarakat adalah kewajiban mutlak yang harus dilaksanakan oleh setiap aparatur pemerintah, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah yaitu peningkatan penerimaan pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB). Pada saat ini sudah bukan zamannya lagi Pemerintah Daerah harus berorientasi pada pendapatan dan mengabaikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan pada kantor bersama SAMSAT dilakukan bersama – sama oleh tiga instansi yang terdapat pada kantor bersama yaitu POLRI, Dinas Pendapatan (DISPENDA) dan Petugas Jasa Raharja, mereka harus memiliki persepsi yang sama tentang pentingnya pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dapat tercapai apabila dilaksanakan koordinasi yang baik antar pemimpin anggota instansi tersebut. Selain itu Pemerintah Daerah harus berusaha menyempurnakan sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah agar memperoleh hasil yang maksimal. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk memilih kantor Dinas Pendapatan Kalimantan Selatan sebagai tempat melakukan praktek kerja lapangan dan judul dari laporan praktek kerja lapangan ini adalah : “Sistem Informasi Keberatan Pajak Kendaraan Bermotor pada Dinas Pendapatan Propinsi Kalimantan Kota Banjarmasin”.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | Laporan Kerja Praktek > Fakultas Teknik > Komputerisasi Akuntansi > 2006 |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Perpustakaan UNIKOM |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 07:44 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 07:44 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/8600 |
Actions (login required)
 |
View Item |
