Rustandi, Andri (2006) PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENCAIRAN PINJAMAN PADA UNIT SIMPAN PINJAM DI KOPERASI PEGAWAI PEMERINTAH KOTA BANDUNG (KPKB).
Full text not available from this repository.Abstract
Pada dasarnya manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, kebutuhan yang paling menonjol adalah kebutuhan akan barang dan jasa. Untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa manusia membutuhkan kerjasama. Kerjasama disamping memenuhi kebutuhan, juga menjaga kelangsungan hidup dan rasa aman, selain itu untuk memperoleh kasih sayang dan persahabatan seperti dalam keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut tentunya kita membutuhkan dana. Dan dana tersebut tidak hanya dari penghasilan seseorang, tetapi bisa juga berasal dari pinjaman, diantaranya yaitu pinjaman melalui koperasi. Koperasi merupakan badan usaha atau kumpulan orang-orang yang bekerjasama memenuhi satu atau lebih kebutuhan ekonomi atau bekerjasama melakukan usaha dengan mengutamakan faktor manusia dan bekerja atas dasar perikemanusiaan bagi kesejahteraan anggotanya. Tujuan utama koperasi adalah kesejahteraan seluruh anggota. Keanggotaan seseorang dalam koperasi bukan dilihat dari modal, tetapi keangotaan lebih dititik beratkan pada kemauannya bekerjasama untuk mencapai kesehjahteraan bersama. Koperasi Pegawai pemerintah Kota Bandung dalam usahanya mensejahterakan anggota-anggotanya, memiliki tiga unit usaha salah satunya unit usaha simpan pinjam. Dasar hukum dari unit usah simpan pinjam di koperasi pegawai kota Bandung adalah Undang-undang No. 25 Tahun 1992, tentang perkoperasian dan peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995, tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi. Pelaksanaan atau praktek kegiatan Pengajuan dan Pencairan Pinjaman di Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung meliputi : 1. Penyusunan perencanaan sistem pengendalian simpan pinjam yang terarah dan tertib terkendali. 2. Pemrosesan para pemohon kredit uang atau barang untuk disampaikan kepada pengurus. 3. Pencairan pinjaman. 4. Pencatatan, pengecekan kartu dan struk simpanan dan pinjaman selanjutnya disampaikan kepada bagian pembukuan. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengajuan dan pencairan pinjaman pada unit simpan pinjam di Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung adalah sebagai berikut : 1. Akibat kemampuan kondisi keuangan, pemberian pinjaman diberikan untuk memenuhi kebutuhan prioritas dengan dikenalkan batas maksimal pinjaman. 2. Terlambatnya setoran dari bendaharawan gaji, maka akan menggangu proses pemberian pinjaman. 3. Adanya anggota yang menunggak karena minus gaji. 4. Pemohonan pinjaman dapat ditolak jika anggota kurang memenuhi persyaratan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut yang akan penulis tuangkan dalam bentuk laporan kerja praktek. Adapun judul yang diambil untuk penulisan laporan kerja praktek ini adalah : “PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENCAIRAN PINJAMAN PADA UNIT SIMPAN PINJAM DI KOPERASI PEGAWAI PEMERINTAH KOTA BANDUNG”.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | Laporan Kerja Praktek > Fakultas Teknik > Komputerisasi Akuntansi > 2006 |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Perpustakaan UNIKOM |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 07:44 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 07:44 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/8631 |
Actions (login required)
 |
View Item |
