Faturohman, Deden and Drs and Ma (2000) MILITER DALAM PERAN POLITIK PEMERINTAHANDI INDONESIA.
Full text not available from this repository.Abstract
Penelitian ini memfokuskan perhatiaannya pada peran militer dalam politik pemerintahan Indonesia. Lebih khususnya penelitian ini mencoba untuk menggambarkan dan menganalisa hubungan state and society dalam kerangka hubungan sipil dan militer selama kuruan waktu kemerdekaan Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran militer dalam sistem politik Indonesia selam tiga periode rezim pemerintahan, yaitu: Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Transisi.Pembentukan angkatan bersenjata di negara-negara modern ditujukan untuk melindungi dan mempertahankan kedaulatan negara dan bangsa suatu negara. Namun kenyataannya, terdapat beberapa perluasan peran yang melekat pada angkatan bersenjata tersebut. Perluasan ini sangat terkait dengan ideografis dan perkembangan suatu negara. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengaruh militer dengan multi fungsinya dalam politik pemerintahan lebih disebabkan sejarah perjuangan bangsa dan negara yang bersangkutan, terutama di negara-negara dunia ke tiga termasuk Indonesia. Lebih jauh lagi hal ini dapat dilihat dari sistem politiknya berupa orientasi nilai terhadap sturktur dan fungsi sistem politik, dan ortientasi nilai terhadap pimpinannya.Selain itu juga sangat dipengaruhi oleh sejarah idoegrafis negaranya. Militer di Indoneisia lahir dan berkembangan sebagai militer yang revolusioner dengan ideografis Jawa. Dengan konsep ABRI manunggal dengan rakyat ditujukan bahwa doktrin Dwifungsi ABTRI dapat setara dengan ideologi yang harus disadari oleh baik kalangan sipil maupun militer. Berdasarkan kelahiran doktrin itulah dua fungsi militer dalam sistem politik Indonesia dilaksanakan. Berdasarkan tataran empiris, konsepsi doktrin itu telah mengalami pergeseran terutama pada tingkat operasional. Dwifungsi yang tadinya menyangkut tugas pembelaan negara berubah menjadi multifungsi militer dalam orientasinya terhadap struktur dan fungsi sistem politik Indonesia.Pelaksanaan peran militer dalam politik sangat dipengaruhi oleh konflik kepentingan dan ketegangan dalam poros elit militer, elit sipil daaalam lembaga eksekutif dan kehidupan infrastruktur politik yang dimotori oleh partai politik.Periode Rezim pemerintahan Orde Lama merupakan fondasi bagi perjuangan mikliter dalam panggung pertahanan dan politik. Pada periode awalnya ketika sistem pemerintahan parlementer mereka termarginalkan oleh elit pemerintahan sipil begitu pula dengan kepala negara, Soekarno. Akibatnya pada akhir periode ini terjadi pergeseran dari marginalisasi militer dalam politik memasuki era baru yaitu berkuasanya militer dalam sistem politik Indonesia. Penguatan kepentingan ini terjadi dengan tumbangbnya politisi sipil terutama kehidupan partai politik dan keterpurukan ekonomi. Disamping itu juga bergesernya aliansi kepentingan presiden dengan parpol terutama PKI ke arah aliansi dengan militer terutama setelah jatuhnya PKI akibat Kudetanya yang gagal.Periode ke dua adalah ketika rezim pemerintahan Orde Baru muncul pada tahun 1966. Periode inilah yang menjadi [periode keemasan multifungsdi ABRI dengan doktrin Dwifungsi ABRI tersebut. Hampir semua kelembagaan trias politica terkendali dan diduduki oleh militer. Peran aliansi diantara presiden Soeharto dengan militer sangat mendominasi sistem politik Indonesia ini selama kurun waktu 32 tahun. Jenis militer yang muncul adalah militer profesional-pretorian. Namun pada Akhir tahun 1990an terjadi perubahan polarisasi militer dalam politik pemerintahan, dimana tuntutan sipil-kelompok kepentingan-untuk menurunkan pimpinan nasional dan dwifungsi ABRI menemukan momentumnya. Ditopang oleh kebobrokan ekonomi yang sangat parah, rezim pemerintahan Orde Bau tumbang. Tumbangnya pemerintahan ini tentu saja berpengaruh terhadap aliansinya dengan militer.Tumbangnya rezim Orba ini memunculkan pemerintahan Orde Taransisi/Reformasi. Pada periode ini, kepentingan militer kembali mengalami ketegangan karena hilangnya aliansi. Dengan pemerintahan Orba. Karenanya, militer dewasa ini melakukan redefinisi, reposisi dan reaktualisasi perannya dalam sistem politik Indonesia. Diluncurkannya Paradigma Baru Peran ABRI merupakan jawaban atas keinginan hubungan sipil dan militer pada era reformasi. Namun jawaban dan respon masyarakat/sipil masih skeptis terutama kalangan Parpol dan kelompok kepentingan. Perubahan peran politik ABRI dalam politik pemerintahan ini tentunya masih harus mengalami pendalaman dan evaluasi kritis dari fihak sipil dn militer dalam kerangaka demokrasi.Akhirnya , peran politk militer dalam pemerintahan yang telah dan mengalami perubahan ini harus terus mengalami tindkan kritisi yang konstruktif untuk berkembangnya sistem politik Indonesia yang demokratis. Munculnya militer yang profesional apakah dengan terminologi back to barrack atau back to basic atau tetap peran ABRI-pengganti dwifungsi ABRI, yang penting interpretasi dan pelaksanannya harus dalam koridor demokrasi yang sesungguhnya.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | Collections > Koleksi Perpustakaan Di Indonesia > Perpustakaan Di Indonesia > JIPTUMM > Research Report > Sosial And Political Sciences > Governmental Science |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Perpustakaan UNIKOM |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 07:35 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 07:35 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/864 |
Actions (login required)
 |
View Item |
