Lasmawati, Lala (2007) PEMBINAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH TERHADAP KECAMATAN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BANDUNG TAHUN 2006.
Full text not available from this repository.Abstract
Sejak masa Orde Baru jatuh, terjadi perubahan di berbagai bidang. Tidak luput dari perubahan tersebut jalannya pemerintahan pun mengalami perubahan yang sangat dominan. Saat ini isu tentang desentralisasi dan otonomi daerah menjadi salah satu wacana yang paling banyak dikupas dalam berbagai forum pemerintahan sejalan dengan reformasi sistem politik negara Indonesia. Dalam pelaksanaan pemerintahan, pemerintah pusat tidak mungkin dapat melaksanakan sendiri semua urusannya yang ada di daerah. Hal ini tidak lain Karena terlalu luas dan kompleksnya urusan yang harus diselesaikan oleh pemerintah pusat. Hal inilah yang menjadikan sebagian urusan pemerintah pusat diserahkan kepada daerah. Pemerintah kota dan pemerintah kabupaten keduanya daerah otonom dengan asas desentralisasi. Hal-hal yang membedakan adalah pemerintah kota bersifat perkotaan dan pemerintah kabupaten bersifat pedesaan. Pemerintah kota wilayahnya berupa daerah perkotaan dengan ciri utama sebagai pusat perdagangan, pelayanan industri dan jasa. Pemberian otonomi daerah diikuti dengan semakin terbukanya akses partisipasi masyarakat yang luas. Otonomi akan mengurangi beban pemerintah pusat dengan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada daerah untuk mengembangkan sasaran-sasaran kebijakan yang lebih strategis, dan berdampak lebih luas terhadap pencapaian tujuan pembangunan. Desentralisasi dan otonomi daerah dapat mendorong terwujudnya proses pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kedewasaan ekonomi, serta politik masyarakat sebagai warga Negara. Otonomi daerah berorientasi pada perwujudan kemandirian daerah, efisiensi, dan efektifitas dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan, termasuk fungsi pelayanan public. Era otonomi daerah, fungsi pelayanan publik menjadi salah satu fokus perhatian dalam upaya peningkatan kinerja pemerintahan daerah. Kecamatan merupakan perangkat daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004. Kecamatan berperan penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tanpa tercampur oleh unsur-unsur politik yang berkembang dimasyarakat. Sudah menjadi tanggungjawab pemerintah untuk memberdayakan kecamatan sesuai dengan fungsi dan kedudukannya, sehingga dapat menjadi ujung pemerintah pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya sebagai pelaksanaan fungsi dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah daerah memerlukan sumber daya manusia sebagai pelaksananya. Sumber daya manusia pada pemerintah daerah merupakan unsure yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah daerah akan dapat diselenggarakan dengan baik sehingga tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien jika didukung oleh sumber daya modern. Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan untuk pencapaian tujuan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, perlu diusahakan agar kegiatan tersebut diselenggarakan secara terus menerus dan teratur secara melembaga. Pencapaian tujuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak lepas dari pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah dapat mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan untuk mewujudkan birokrasi yang netral dalam penyelenggaraan administrasi dan pemerintahan negara, ternyata dalam praktiknya banyak menghadapi rintangan. Padahal di tengah rintangan itu, masyarakat sangat merindukan pelayanan publik yang baik, dalam arti proporsional dengan kepentingan, yaitu birokrasi yang berorientasi kepada penciptaan keseimbangan antara kekuasaan (power) yang dimiliki dengan tanggung jawab (accountability) yang mesti diberikan kepada masyarakat yang dilayani. Salah satu masalah yang terjadi adalah banyaknya proses pelayanan dari pemerintah yang tidak memuaskan. Banyak terjadi praktek kolusi dalam pelayanan yang diberikan. Orang yang memiliki uang biasanya lebih di utamakan dalam pelayanan tidak sama dengan yang tidak mempunyai uang mereka harus mengikuti proses yang berbelit-belit. Kegagalan pemerintah terlihat dari faktor-faktor seperti birokrasi yang tidak efisien, sistem kepegawaian yang diskriminatif dan tidak memberikan motivasi kerja, kebocoran, kelalaian, kelambanan dalam menjalankan tugas, perilaku aparat yang korup baik waktu maupun materi, praktek politik yang tidak sehat, dan lain-lain. Kegagalan pemerintah ini dapat dilihat dari spektrum yang luas, mulai dari tingkat pemerintah daerah sebagai pembuat, pelaksana dan pengendali kebijakan sampai kepada dinas teknis atau perusahaan daerah yang menjalankan kebijakan pemerintah tersebut, serta mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai pengendalian dari berbagai level pemerintahan di atas. Untuk bisa menilai kinerja pelayanan publik, diperlukan pendekatan yang bisa membantu memahami bagaimana seharusnya lembaga pelayanan publik dalam hal ini Kecamatan bekerja, sehingga bisa menghasilkan pelayanan yang berkualitas. Pelayanan yang berkualitas disini mencakup pelayanan yang efisien dan sesuai dengan tingkat kepuasan masyarakat. Disamping itu harus seperti apa pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terutama pemerintah kabupaten/kota terhadap kecamatan sebagai perangkat daerah dalam menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul Laporan Kuliah Kerja Lapangan ini “Pembinaan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah terhadap Kecamatan dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kota Bandung Tahun 2006”.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | Laporan Kerja Praktek > Fakultas Sospol > Ilmu Pemerintahan > 2006 |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan (S1) |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 07:44 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 07:44 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/8686 |
Actions (login required)
 |
View Item |
