LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN PADA BAGIAN HUMAS SETDA KABUPATEN CIAMIS

Trisnawati, Evi (2007) LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN PADA BAGIAN HUMAS SETDA KABUPATEN CIAMIS.

Full text not available from this repository.

Abstract

Menurut sejarawan W.J Van der Meulen, Pusat Asli Daerah (kerajaan) Galuh, yaitu disekitar Kawali (Kabupaten Ciamis sekarang). Selanjutnya W.J Van der Meulen berpendapat bahwa kata “galuh”, berasal dari kata “sakaloh” berarti “dari sungai asalnya”, dan dalam lidah Banyumas menjadi “segaluh”. Dalam bahasa Sansakerta, kata “galuh” menunjukkan sejenis permata, dan juga biasa dipergunakan untuk menyebut puteri raja (yang sedang memerintah) dan belum menikah. Sebagaimana riwayat kota-kabupaten lain di Jawa Barat, sumber-sumber yang menceritakan asal-usul suatu daerah pada umumnya tergolong historiografi tradisional yang mengandung unsur-unsur mitos, dongeng atau legenda disamping unsur yang bersifat histories. Naskah-naskah ini antara lain Carios Wiwitan Raja-raja di Pulo Jawa, Wawacan Sejarah Galuh, dan juga naskah Sejarah Galuh bareng Galunggung, Ciung Wanara, Carita Waruga Guru, Sejarah Bogor. Naskah-naskah ini umumnya ditulis pada abad ke-18 hingga abad ke-19. Adapula naskah-naskah yang sezaman atau lebih mendekati zaman Kerajaan Galuh. Naskah-naskah tersebut, diantaranya Sanghyang Siksakanda Ong Laresian, ditulis tahun 1518, ketika Kerajaan Sunda masih ada dan Carita Parahyangan, ditulis tahun 1580. Berdirinya Galuh sebagai kerajaan, menurut naskah-naskah kelompok pertama tidak terlepas dari tokoh Ratu Galuh sebagai Ratu Pertama. Dalam laporan yang ditulis Tim Peneliti Sejarah Galuh (1972), terdapat berbagai nama kerajaan sebagai berikut: Kerajaan Galuh Sindula (menurut sumber lain, Kerajaan Bojong Galuh) yang berlokasi di Lakbok dan beribu kota Medang Gili (tahun 78 Masehi), kerajaan Galuh yang Rahyang berlokasi di Brebes dengan ibu kota Medang Pangramesan, Galuh Lalean berlokasi di Cilacap beribu kota di Medang Kamulan, Galuh Pataruman berlokasi di Banjarsari beribu kota Banjar Pataruman, Galuh Kalingga berlokasi di Bojong beribu kota Karangkamulyan, Galuh Tanduran berlokasi di Pananjung beribu kota Bagolo, Galuh Kumara berlokasi di Tegal beribu kota di Medangkamulyan, Galuh Pakuan beribu kota di Kawali, Pajajaran berlokasi di Bogor beribu kota Pakuan, Galuh Pataka berlokasi di Nangga Lacah beribu kota Pataka, Kabupaten Galuh Nagara Tengah berlokasi di Cineam beribu kota Bojong Kopang kemudian Gunung Tanjung Kabupaten Galuh Imbanagara berlokasi di Barunai (Pabuaran) beribu kota di Imbanagara dan Kabupaten Galuh berlokasi di Cibatu beribu kota di Ciamis (sejak tahun 1812). Untuk penelitian secara historis, kapan kerajaan Galuh didirikan, dapat dilacak dari sumber-sumber sejaman berupa prasasti. Ada prasasti yang memuat nama “Galuh”, meskipun nama tanpa disertai penjelasan tentang lokasi dan waktunya. Dalam prasasti Brangka tahun 910, Raja Blitung disebut sebagai “Rakai Galuh”. Dalam prasasti Siman Brangka tahun 943, disebutkan bahwa “Kadatwan Rahyangta I mdang I bhumi mataram ing watu galuh”. Kemudian dalam sebuah piagam Calcutta disebutkan bahwa para musuh penyerang Air Langga lari ke Galuh dan Barat, mereka dimusnahkan pada tahun 1031 M dalam beberapa prasasti di Jawa Timur dan dalam kitab Pararaton (diperkirakan ditulis pada abad ke 15), disebutkan sebuah tempat bernama “Hujung Galuh” yang terletak di tepi sungai Brantas. Nama Galuh sebagai ibu kota disebut berkali-kali dalam naskah sebuah prasasti Brangka tahun 732, ditemuka di halaman percandian Gunung Wukir di Dukuh Canggal (dekat Muntilan sekarang). Pada bagian carita Parahyangan, disebutkan bahwa Prabu Maha Raja berkedudukan di Kawali. Setelah menjadi Raja selama 7 tahun, pergi ke Jawa terjadilah perang di Majapahit. Dari sumber lain diketahui Parabu Hayam Wuruk, yang baru naik tahta pada tahun 1350, meminta Putri Prabu Maha Raja untuk menjadi istrinya. Hanya saja, konon Patih Gadjah Mada menghendaki Putri itu menjadi upeti. Raja Sunda tidak menerima sikap arogan Majapahit ini dan memilih berperan hingga gugur di peperangan di Bubat. Putranya yang bernama Niskala Wastu Kancana waktu itu masih kecil, oleh karena itu Kerajaan di pegang Hyang Buni Sora beberapa waktu sebelum akhirnya diserahkan kepada Niskala Wastu Kancana ketika sudah dewasa. Keterangan mengenai Niskala Wastu Kancana, dapat diperjelas dengan bukti berupa prasasti Kawali dan prasasti batu tulis dan Kebantenan. Pada tahun 1595, Galuh jatuh ke tangan Senapati dari Mataram. Invansi Mataram ke Galuh semakin diperkuat pada masa Sultan Agung. Penguasa Galuh, Adipati Panaekan, diangkat menjadi Wedatna Mataram dan cacah sebanyak 960 orang. Ketika Mataram merencanakan serangan terhadap VOC di Batavia pada tahun 1628, masa Mataram di Priangan bersilang pendapat. Rangga Gempol I dari Sumedang misalnya, menginginkan pertahanan diperkuat dahulu sedangkan Dipati Ukur dari tatar ukur, menginginkan serangan segera dilakukan. Pertentangan terjadi juga di Galuh antar Adipati Panaekan dengan adik iparnya Dipati Kertabumi, bupati di Bojong Lopang, anak Prabu di Muntur keturunan Geusan Ulun dari Sumedang. Dalam perselisihan tersebut Adipati Panaekan terbunuh tahun 1625. Dia kemudian diganti putranya Mas Dipati Imbanagara yang berkedudukan di Gara Tengah (Cineam Sekarang). Pada masa Dipati Imbanagara, ibukota Kabupaten Galuh dipindahkan dari Garatengah (Cineam) ke Calingcing. Tetapi tidak lama kemudian dipindahkan ke Bendanagara (Panyingkiran). Pada tahun 1693 Bupati Sutadinata diangkat VOC sebagai Bupati Galuh menggantikan Angganaya. Pada tahun 1706, ia digantikan pula oleh Kusumadinata I (1706-1727). Pada pertengahan abad ke-19, yaitu pada masa pemerintahan R.A.A. Kusumadiningrat menjadi Bupati Galuh, pemerintah kolonial sedang giat-giatnya melaksanakan tanam paksa. Rakyat yang ada di wilayah Galuh, disamping dipaksa menanam kopi juga menanam nila. Untuk meringankan beban yang harus ditanggung rakyat, R.A.A Kusumahdiningrat yang dikenal sebagai “Kangjeng Perbu” oleh rakyatnya, membangun saluran air dan diam-diam untuk mengairi daerah pesawahan. Sejak tahun 1853, Kangjeng Perbu tinggal tinggal dikediaman yang dinamai Keraton Selagangga. Antara tahun 1859-1877, dilakukan pembangunan gedung pembangunan gedung di ibu kota kabupaten. Disamping itu perhatiannya terhadap pendidikan pun sangat besar pula. Kangjeng Perbu memerintah hingga tahun 1886 dan jabatannya diwariskan kepada puteranya yaitu Raden Adipati Aria Kusumasubrata. Pada tahun 1915, Kabupaten Galuh dimasukan ke Keresidenan Priangan, dan secara resmi namanya diganti menjadi Kabupaten Ciamis yang dipimpin oleh seorang bupati dan dibawahnya ada sekretariat daerah yang dipimpin oleh sekertaris daerah. Sampai saat ini sekertaris daerah sudah melakukan beberapa pergantian. Mengenai fungsi dan tugasnya Sekertaris daerah, berdasarkan Keputusan Bupati Ciamis Nomor 235 tahun 2004 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja unsur organisasi Sekertariat Daerah. Bupati Ciamis menimbang bahwa kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagai Perangkat Daerah telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah. Guna kepentingan operasional Perangkat Daerah dimaksud, perlu untuk mengatur tugas pokok, fungsi dan tata kerja unsur organisasi Sekretariat Daerah dengan keputusan Bupati. Pembentukan Daerah diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950). Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintah, tugas-tugas umum staf, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah, melaksanakan pembinaan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah. Sekretariat daerah terdiri dari Assisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan, Assisten Sekretaris Daerah Bidang Sosial, Perekonomian dan Pembangunan serta Assisten Sekretaris Bidang Umum. Dalam pelaksanaannya Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dibantu oleh Badan Tata Pemerintahan, Badan Pemerintahan Desa, dan Bagian Hukum. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Sosial, Perekonomian dan Pembangunan dibantu oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Perekonomian dan Bagian Bina Program. Sedangkan Asisten Sekretaris Daerah Bidang Umum dibantu oleh Bagian Umum, Bagian Organisasi, dan Bagian Humas.

Item Type:	Article
Subjects:	Laporan Kerja Praktek > Fakultas Sospol > Ilmu Komunikasi > 2007
Divisions:	Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Komunikasi (S1)
Depositing User:	Admin Repository
Date Deposited:	16 Nov 2016 07:44
Last Modified:	16 Nov 2016 07:44
URI:	http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/8914

Actions (login required)

View Item