Kodarisman (2007) TINJAUAN PENERIMAAN HASIL PAJAK REKLAME PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH (DIPENDA) KOTA BANJAR.
Full text not available from this repository.Abstract
Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Perencanaan perdagangan bebas (Free Trade) membawa konsekuensi pula dalam kebijakan perpajakan. Dalam era globalisasi atau era persaingan bebas inilah cepat atau lambat tidak dapat ditolak dan harus menerima keberadaan globalisasi ekonomi serta yang paling penting yaitu mengambil kesempatan yang dapat timbul akibat adanya perubahan ekonomi Internasional. Sebagai salah satu perangkat pendukung yang menunjang agar tercapai keberhasilan ekonomi dalam meraih peluang adalah hukum. Salah satu bagian yang disoroti adalah hukum pajak. Hukum pajak ini yang disebut dengan hukum fiscal yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi kewengan pemerintah untuk memungut pajak. Dengan kata memungut, terlihat adannya kegiatan mengambil kekayaan seseorang dan mengerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas Negara. Pajak ditinjau dari segi ekonomi sebagai peralihan uang dari sektor masyarakat atau pemerintah tanpa imbalan secara langsung dapat ditunjuk. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menrus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Pajak adalah suatu sumber penerimaan dalam negeri yang sangat dominan artinya dimana negara Indonesia belumlah dapat membangun jikalau pajak tidak berjalan. Maka diadakanlah langkah-langkah pengupayaan peningkatannya itu diantaranya, pajak harus dikelola dengan sebaik-baiknya misalnya pengelolaan sumber pendapatan daerah yang potensial terutama pajak reklame. Pajak Reklame sudah sewajarnya dikenakan bagi mereka yang memasang iklan di jalan umum atau tempat-tempat umum lainnya dan menyerahkan sebagian dari biaya pemasangan iklan tersebut kepada pemerintah atau instansi terkait sebagai salah satu pendapatan bagi daerah tersebut. Tetapi dalam kenyataan pelaksanaannya, pemungutan pajak rekalame ini masih terdapat beberapa kendala antara lain kondisi dan situasi masing-masing wilayah berbeda-beda, terbatasnya sarana dan prasarana yang ada dimasing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dalam menyadari keinginan dan kendala-kendala yang dihadapi, dalam rangka pencapaian tujuan yakni meningkatkan penerimaan pajak reklame di masa mendatang, penulis merasa tertarik untuk mengambil judul “Tinjauan Penerimaan Hasil Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Banjar”
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | Laporan Kerja Praktek > Fakultas Ekonomi > Akuntansi > 2006 |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 07:45 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 07:45 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/8986 |
Actions (login required)
 |
View Item |
