Mariam, Siti (2007) PROSES PENCAIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG (SPMU) PADA KANTOR KAS DAERAH (KKD) PROPINSI JAWA BARAT.
Full text not available from this repository.Abstract
Pada umumnya seluruh aparat pemerintahan daerah memiliki tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Dimana aspek-aspek yang terjadi di dalam pelaksanaan pemerintahan umum dan pembangunan di daerah merupakan suatu kejadian yang komplek dan berpengaruh pada seluruh segi kehidupan masyarakat. Pada saat ini pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan masalah mengenai pengembangan otonomi daerah terutama dari aspek kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, keamanan, dan lain sebagainya. Dimana dalam menghadapi era otonomi daerah setiap daerah mempunyai kesiapan yang berbeda-beda, terutama dalam hal pengetahuan dan keterampilan masyarakatnya. Untuk mempermudah pemerintah daerah melakukan tugas dan kewajibannya maka diperlukan himpunan atau organisasi yang telah tersusun dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi terutama dalam hal penganggaran dana atau keuangan di daerah yang pada saat ini dikenal dengan Pemegang Kas Daerah (PKD) Propinsi Jawa Barat. Menurut surat edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/1023/PUOD yang membahas tentang “Petunjuk pelaksanaan tentang tugas Pemegang Kas Daerah (PKD) dalam Pengurus Keuangan Daerah”. Kantor Kas Daerah (KKD) merupakan salah satu kantor pemerintahan yang bertugas dalam pengendalian, penerimaan dan pengeluaran / pembayaran uang dari Belanja Daerah dan penyimpanan surat-surat berharga milik Pemerintah Daerah yang disimpan daerah atau bank lainnya. Sebagaimana kita maklumi fungsi Keuangan Daerah berada pada Kepala Daerah sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Peraturan Pemerintah no. 6 tahun 1975 tentang “Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusutan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah” ( Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6 ). Kantor Kas Daerah (KKD) Propinsi Jawa Barat memberikan pelayanan informasi tentang kas daerah, dapat memberikan pelayanan pencairan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang prima dan Kantor Kas Daerah (KKD) hanya membatasi pengujian mengenai syarat-syarat tentang hak yang diperoleh (rechmatigheid) ialah mengenai kebenaran / keabsahan besarnya jumlah pengeluaran yang tertera dengan huruf dan angka, kesesuaian antara jumlah pada Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dengan jumlah pada daftar penguji. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) termasuk kedalam kelompok formulir Pengeluaran Kas. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis akan membahas mengenai Kantor Kas Daerah (KKD), dengan mengambil judul laporan : “Proses Pencairan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Pada Kantor Kas Daerah (KKD) Propinsi Jawa Barat”.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | Laporan Kerja Praktek > Fakultas Ekonomi > Akuntansi > 2006 |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 07:45 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 07:45 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/9053 |
Actions (login required)
 |
View Item |
