Chrysnabudi, Donnie (2007) TINJAUAN ATAS KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA PT. TASPEN (PERSERO) CABANG UTAMA BANDUNG.
Full text not available from this repository.Abstract
Bahwa pegawai negeri sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat mempunyai potensi yang dapat menentukan kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional, oleh sebab itu perlu dibina dan dikembangkan tingkat kesejahteraannya. Berdasarkan atas peraturan pemerintah nomor 25 tahun 1981 bentuk kesejahteraan yang diberikan kepada pegawai negeri adalah sebagai berikut: 1. Tabungan Hari Tua yang dikaitkan dengan usia pensiun dan asuransi kematian. 2. Pensiun Bentuk kesejahteraan diatas merupakan pemberian kesejahteraan diluar penghasilan pada saat aktif dan sangat diharapkan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pegawai negeri dan keluarga. Agar program kesejahteraan pegawai negeri itu dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, maka peraturan pemerintah nomor 26 tahun 1981 menetapkan PT. Taspen (Persero) sebagai perusahaan Negara (BUMN) penyelenggaraan kesejahteraan pegawai negeri. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kesejahteraan pegawai negeri tersebut, PT. Taspen (Persero) dinilai telah dapat melaksanakan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Jarang terjadi tuntutan dan keluhan terhadap pelayanan yang diberikan oleh PT.Taspen. Demikian pula halnya dengan PT. Taspen (Persero) Cabang Bandung yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Taspen (Persero) tanggal 6 Februari 1991 nomor :SK-01/Dir/1991, yang melayani program Tabungan Hari Tua dan Pensiun, dengan wilayah kerja meliputi: Kab/Kodya Bandung, Kotip Cimahi, Kab Purwakarta, Kab. Sumedang didalam melayani peserta program tersebut dinilai dimuka telah mampu melaksanakan fungsinya dengan baik. Namun demikian bukanlah berarti bahwa pelayanan kepada peserta di PT. Taspen (Persero) Cabang Bandung sama sekali sudah tidak ada masalah. Kebijakan akuntansi dalam PT. Taspen (Persero) Cabang Bandung memerlukan suatu sistem dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai standar akuntansi keuangan sektor publik dan undang-undang serta peraturan yang ditetapkan pemerintah dan diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun. Kebijakan akuntansi diharapkan dapat menyelenggarakan sistem akuntansi yang tepat lengkap dan tepat waktu atas transaksi keuangan PT. Taspen (Persero) Cabang Bandung serta mampu menyediakan sebuah sistem akuntansi yang dapat menyediakan informasi yang berguna bagi proses perencanaan, pengelolaan dan evaluasi setiap transaksi keuangan pemerintah, serta berguna untuk mengambil keputusan ekonomi, politik dan sosial. Selain itu juga memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh dana keuangan. Berkaitan dengan permasalahan diatas maka penulis menyusun laporan kerja praktek ini dengan judul “TINJAUAN ATAS KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA PT. TASPEN (PERSERO) CABANG BANDUNG.”
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | Laporan Kerja Praktek > Fakultas Ekonomi > Akuntansi > 2006 |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 07:45 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 07:45 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/9072 |
Actions (login required)
 |
View Item |
