Sunarti, Nely (2007) PROSEDUR PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI JAWA BARAT.
Full text not available from this repository.Abstract
Penyelenggaraan kegiatan perhubungan di wilayah Propinsi Jawa Barat merupakan salah satu urat nadi perekonomian nasional dan memiliki peran yang penting dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan dan pembangunan di segala sektor. Untuk mendukung terselenggaranya pelayanan perhubungan secara optimal kepada para pengguna jasa perhubungan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, perlu tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana perhubungan dengan melibatkan partisipasi dari para pengguna jasa perhubungan tertentu sesuai dengan peraturan daerah. Tingkat penggunaan jasa perhubungan diukur dari tingkat pelayanan jasa yang diberikan, pemakaian bahan, penggunaan pelatan, dan atau prasarana pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Dengan adanya tingkat penggunaan jasa pelayanan perhubungan tersebut, sesuai dengan Peraturan daerah tentang kewenangan pemerintah Propinsi Jawa Barat sebagai daerah otonom maupun sebagai daerah administratif, dalam penetapan pembinaan kegiatan perhubungan juga mengatur mengenai penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencakup anggaran-anggaran biaya mengenai apa saja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan jasa pelayanan perhubungan dan untuk apa saja dana yang dikeluarkan di Dinas tersebut serta berapa banyak dana yang harus dikeluarkan untuk terwujudnya suatu pelayanan jasa perhubungan yang baik dan efisien. Selain itu, perlu memperhatikan juga berapa banyak pendapatan yang diperoleh Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan jasa perhubungan tersebut dan bersumber darimana saja pendapatan yang diperoleh Dinas tersebut. Prosedur penyusunan APBD dilakukan berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Prosedur penyusunan APBD pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis daerah. Melihat hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk membahas mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdapat pada Dinas Perhubungan tersebut. dalam penyusunan Laporan Kerja Praktek ini penulis mengambil judul : “PROSEDUR PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PADA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI JAWA BARAT”
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | Laporan Kerja Praktek > Fakultas Ekonomi > Akuntansi > 2006 |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 07:45 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 07:45 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/9132 |
Actions (login required)
 |
View Item |
