Tri Yanuar W, Arief (2007) TINJAUAN ATAS PROSES PEMUNGUTAN BEA MATERAI PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR POS V SUBANG 41200.
Full text not available from this repository.Abstract
Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa pada era globalisasi sekarang ini, tenaga ahli dan tenaga siap pakai sangat di butuhkan dalam dunia usaha. Persaingan dalam dunia usaha pun semakin ketat, sehingga sumber daya manusia di tuntut untuk lebih meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidangnya masing-masing. Dengan adanya potensi sumber daya manusia yang berkualitas maka akn mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional, karena potensi sumber daya manusia merupakan modal dasar pembangunan. Selain itu, pencapaian tujuan nasional juga menuntut segenap lapisan masyarakat untuk berperan serta dalam setiap usaha-usaha pembangunan yang sesuai dengan undang-undang. Salah satu peran serta masyarakat dalam pembangunan adalah melalui pajak, karena pajak berfungsi menghimpun dari dana masyarakat untuk membiayai pembangunan dan merupakan salah satu sumber pemndapatan kas negara. Salah satu jenis pajak yang secara langsung mengisi kas negara untuk pembiayaan pembangunan adalah Bea Materai. Bea Materai merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen. Pengertian dokumen disini adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang atau pihak yang berkepentingan. Bea materai sudah dikenal sejak jaman kolonial yaitu dengan adanya pengaturan pengenaan bea materai yang dituangkan dalam ATURAN BEA MATERAI 1921 (Zegel Verordening1921) staatblad 1921 nomor 498 yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir ditambah dengan Perpu No.2 tahun 1965 (lembaran negara 1965 No.21), yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-undang No.7 Tahun 1969 (lembaran negara 1969 No.38). Peraturan tersebut dipandang tidak sesuai lagi dengan keperluan dan perkembangan keadaan sehingga perlu disesuaikan dan disederhanakan sesuai kebutuhan keadaan. Untuk mengganti Uundang-undang No.7 tahun 1969 tentang bea Materai yang pada pelaksanaannya lebih dikenal dengan (ATURAN BEA MATERAI). Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang No.13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Dan sehubungan dengan adanya Peraturan penetapan nominal bea Materai yang baru yaitu PP No.24 Tahun 2000 mengenai Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batasan Pengenaan Nominal yang dikenakan bea Materai. Karena perubahan tersebut, dalam kenyataannya sehari-hari banyak masyarakat yang masih keliru dalam penggunaan bea Materai pada dokumennya, baik yang tidak atau kurang dilunasi bea materainya sebagaimana mestinya, padahal apabila penggunaan Bea Materai tidak atau kurang dilunasi bea Materai sebagaimana mestinya maka akan dikenakan denda administrasi dan pelunasan bea Materai yang terutang dan dendanya dilakukan dengan pemateraian kemudian. Dalam hal pemateraian ini Direktorat Jendral Pajak telah bekerja sama dengan PT.POS INDONESIA (PERSERO) dalam pengadaan dan penjualan Bea Materai serta proses pemungutan Bea Materai. Dengan adanya kerjasama ini perlunya kita mengetahui perlunya kita mengetahui bagaimana proses berlangsungnya pemungutan Bea Materai tersebut. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas bagaimana proses pemungutan Bea Materai yang dilakukan oleh PT.POS INDONESIA (PERSERO) yang dituangkan dalam Laporan Kuliah Kerja Praktek dengan judul :”TINJAUAN ATAS PROSES PEMUNGUTAN BEA MATERAI PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR POS V SUBANG 41200”.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | Laporan Kerja Praktek > Fakultas Ekonomi > Keuangan Dan Perbankan > 2006 |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi > Keuangan dan Perbankan (D3) |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 07:45 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 07:45 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/9598 |
Actions (login required)
 |
View Item |
