Dwi Oktora, Youke (2007) MEKANISME PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA SUB DINAS PBB DAN BPHTB DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG.
Full text not available from this repository.Abstract
Salah satu misi kota Bandung adalah mewujudkan otonomi daerah dalam membangun kota yang tertata rapih, nyaman, dan layak huni melalui pengelolaan, pembangunan, sarana dan prasarana dalam mendukung pembangunan ekonomi, sosial, manajemen tata ruang dari lingkungan. Untuk mewujudkan misi tersebut maka unsur dana sangatlah dibutuhkan dalam upaya mendukung kelancaran pembangunan yang telah dicanangkan dapat berjalan dengan lancar. Dana tersebut berasal dari Pajak Asli Daerah ( PAD ) dan sumber lainnya, karena untuk membiayai pembangunan tersebut tidak semua sumber berasal dari pemerintah pusat, oleh karena itu pemerintah daerah diwajibkan mengali sumber keuangannya sendiri sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku. Sumber yang dapat digali diantaranya adalah dari sektor perpajakan, pajak merupakan pendapatan kota Bandung yang sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang telah dicanangkan. Peranan masyarakat sangatlah penting sebagai pembayar pajak dalam mendukung terlaksanannya pembangunan. Pada masa lalu ada pemungutan pajak dengan nama Bea Balik Nama yang diatur dalam organisasi Bea Balik Stabladd 1924 No. 291, BBN ini di pungut atas setiap perjanjian pemindahan hak atas harta tetap yang ada di wilayah Indonesia, termasuk peralihan harta karena hibah wasiat yang ditinggalkan oleh orang-orang yang bertempat tinggal terakhir di Indonesia. Berdasarkan undang-undang No.21 tahun 1997 tentang BPHTB yang pelaksanaannya mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1998, namun karena kondisi tertentu maka dapat dikeluarkan Perpu No.1, pelaksanaan BPHTB secara efektif baru berlaku mulai 1 Juli 1998. Penerimaan BPHTB sangatlah penting guna membiayai pembangunan daerah karena BPHTB merupakan salah satu sumber dana yang cukup besar dalam penerimaan daerah, dari 100% penerimaan BPHTB di Jawa Barat, 80% diserahkan kepada pemerintah daerah dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan untuk melaksanakan pembangunan. Dalam penerimaan pajak tersebut, Mekanisme Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan sangat menentukan tingkat kelancaran pembayar pajak di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | Laporan Kerja Praktek > Fakultas Ekonomi > Manajemen > 2006 |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi > Manajemen (S1) |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 07:45 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 07:45 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/9651 |
Actions (login required)
 |
View Item |
