Perlindungan Hukum Oleh Polisi Republik Indonesia (POLRI) Terhadap Sanksi Dan Korban Pada Proses Penyidikan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia JUNCTO Und

Kusnandang, Iwan (2016) Perlindungan Hukum Oleh Polisi Republik Indonesia (POLRI) Terhadap Sanksi Dan Korban Pada Proses Penyidikan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia JUNCTO Und.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...

Abstract

Pembahasan tentang suatu kejahatan berkaitan pula dengan pembahasan mengenai korban. Suatu kejahatan akan menimbulkan suatu kerugian yang diderita oleh sasaran kejahatan tersebut, yaitu korban. Kerugian ini juga dapat diderita oleh keluarga korban dan atau masyarakat atau negara. Perlindungan saksi korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga sangat sulit untuk dijalankan secara efektif di dalam suatu kerangka nasional yaitu menuju suatu perubahan atau pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia dengan suatu sistem peradilan pidana yang bukan saja adil terhadap tersangka tetapi juga adil bagi saksi dan korban sebagai suatu penegakan hukum yang adil dan memenuhi perlindungan hak asasi manusia. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang merupakan tonggak sejarah di Indonesia sebagai terobosan pemerintah Republik Indonesia untuk menghapus segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana perlindungan hukum oleh penyidik terhadap saksi dan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam proses penyidikan ? dan tindakan hukum apa yang dapat dilakukan saksi dan korban untuk mendapat perlindungan pada penyidikan kasus kekerasan dalam rumah tangga? Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran umum menyeluruh dan sistematis mengenai perlindungan hukum terhadap saksi dan korban kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam proses penyidikan dan tata cara mendapatkan perlindungan hukum sebagai saksi dan korban dengan metode pendekatan yuridis normatif, yakni selain mempelajari asas-asas hukum positif yang berasal dari bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkitan dengan dengan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban kasus kekerasan dalam rumah tangga oleh pihak kepolisian pada proses penyidikan terutama proses penyidikan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Data yang didapatkan di analisis secara yuridis kualitatif, yaitu melihat keselarasan undang-undang dengan yang terjadi di masyarakat. Hasi dari penelitian ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga pada proses penyidikian oleh pihak kepolisian dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga yang diberikan oleh pihak kepolisian dilakukan berdasarkan tugasnya yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelindungan hukum diberikan agar saksi dan korban dapat memberikan kesaksian dengan sebaik-baiknya. Tindakan hukum untuk mendapatkan perlindungan hukum dapat dilakukan dengan rujukan pihak yang berwenang atau diajukan sendiri oleh saksi dan korban kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Perlindungan hukum, KDRT
Subjects: S1-Final Project > Fakultas Hukum > 2015
Divisions: Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum
Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: M.Kom Taryana Suryana
Date Deposited: 16 Nov 2016 07:35
Last Modified: 16 Nov 2016 07:35
URI: https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/1071

Actions (login required)

View Item View Item