TINJAUAN ATAS PROSEDUR PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT

Setiawati, Yanuri (2009) TINJAUAN ATAS PROSEDUR PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...

Abstract

Seiring dengan terjadinya perubahan sistem politik, sosial, kemasyarakatan, serta krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 menimbulkan tuntutan reformasi disegala bidang terutama mengenai pengelolaan pemerintahan yang baik. Tuntutan masyarakat pada era reformasi terhadap pelayanan publik yang ekonomis, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan responsif semakin besar sehingga melahirkan konsep otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada setiap daerah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran daerahnya masing-masing, yaitu melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat atau melalui penyelenggaraan pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai konsekuensi dari konsep otonomi daerah tersebut adalah hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk hubungan dalam bidang keuangan menjadi suatu yang wajib diubah, salah satunya adalah berkaitan tentang pelaporan dan pertanggunggjawaban keuangan.

Item Type: Article
Subjects: D3 Tugas Akhir > Akuntansi > 2008
Divisions: Universitas Komputer Indonesia > Perpustakaan UNIKOM
Depositing User: M.Kom Taryana Suryana
Date Deposited: 16 Nov 2016 07:49
Last Modified: 16 Nov 2016 07:49
URI: https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/12832

Actions (login required)

View Item View Item