Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2003 Seri C Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (Suatu Studi Tentang Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Cimahi)

Dwi Indriyani, Yuni (2012) Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2003 Seri C Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (Suatu Studi Tentang Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Cimahi).

Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...

Abstract

Peraturan Daerah Nomor 27 Seri C Tahun 2003 tentang SIUP menjabarkan tentang kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha dagang untuk memiliki surat izin usaha dagang agar terlindungnya usaha dagang yang menjalankan usahanya secara tertib, jujur, dan terbuka. Selain itu pembuatan SIUP ditujukan untuk membina dunia UMKM. Mahalnya biayanya pembuatan IMB menjadi faktor penghambat pembuatan SIUP oleh kerena itu Pemerintah Kota Cimahi menggratiskan perizinan SIUP. Kendala setelah digratiskan SIUP adalah ketidaktahuan masyarakat tentang kebijakan pemerintah tersebut. Teori yang digunakan adalah teori yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan peraturan daerah yang dikemukan oleh Edward III dalam bukunya Implementing Public Polic. Edward III mengatakan indikator yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan, meliputi Communication, Resourcrces, Dispositions, dan Bureacratic Structure. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, observasi, dokumentasi, dan wawancara. Peneliti dalam menentukan informan menggunakan teknik Sampling Purposive yang terdiri dari 4 aparatur KPPT Kota Cimahi dan 5 pelaku UMKM yang belum mempunyai SIUP dan 4 pelaku UMKM yang telah mempunyai SIUP dikarenakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, Communication Aparatur KPPT Kota Cimahi dengan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berjalan belum cukup efektif dilihat dari kurangnya sosialisasi kepada pelaku UMKM. Resources Pelaksanaan Kebijakan Perda SIUP dalam Perkembangan UMKM di Kota Cimahi berjalan kurang baik dilihat dari minimnya jumlah aparatur dan pemanfaatan sarana yang tidak maksimal. Dispositions Pelaksanaan Kebijakan Perda SIUP dalam Perkembangan UMKM di Kota Cimahi berjalan dengan baik dilihat dari terlaksananya kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan Bureaucratic Structure Pelaksanaan Kebijakan Perda SIUP dalam Perkembangan UMKM di Kota Cimahi berjalan dengan baik dilihat dari aparatur yang sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang tercantum dalam SOP.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Implementasi Kebijakan, SIUP, UMKM
Subjects: S1-Final Project > Fakultas Sospol > Ilmu Pemerintahan > 2012
Divisions: Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan (S1)
Depositing User: M.Kom Taryana Suryana
Date Deposited: 16 Nov 2016 07:51
Last Modified: 16 Nov 2016 07:51
URI: https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/14454

Actions (login required)

View Item View Item