TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERNYATAAN PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM PADA PERSEROAN TERBATAS MELALUI SURAT ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TR

Yulista, Astri (2009) TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERNYATAAN PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM PADA PERSEROAN TERBATAS MELALUI SURAT ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TR.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...

Abstract

Perkembangan kegiatan perekonomian dan perdagangan Indonesia dewasa ini tidak mungkin dapat menutup diri terhadap pengaruh-pengaruh dan tuntutan globalisasi. Kehadiran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada dasarnya tetap bersumber pada asas perekonomian yang dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu asas kekeluargaan yang mampu memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat dan bangsa Indonesia, untuk menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kegiatan usaha dengan bentuk hukum PT mengatur secara tegas bahwa dalam perseroan pemegang sahamnya minimal dua orang dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham diatur dengan jelas dalam ketentuan Pasal 61 ayat 1, Pasal 62 ayat 1, Pasal 88, 89, 127 dan 138 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Selanjutnya terhadap modal perseroan diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menetapkan stuktur permodalan terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan dan modal yang disetor. Selain itu juga dikenal adanya prinsip perlindungan modal dan kekayaan perseroan ini diwujudkan antara lain dalam ketentuan mengenai larangan bagi perseroan untuk mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh perseroan lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh perseroan dan kepemilikan saham ini tidak berlaku terhadap kepemilikan saham yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat, dan pembatasan tertentu untuk perseroan membeli sahamnya kembali baik dalam bentuk prosentasi dan sumber biaya untuk pembelian kembali tersebut maupun hilangnya hak suara selama saham tersebut dimiliki sendiri baik secara langsung ataupun tidak langsung (Pasal 36, 37 dan 38). Perkembangan teknologi informasi telah berdampak besar bagi perekonomian, salah satunya dalam kegiatan perusahaan dan telah menjadikan Teknologi Informasi sebagai salah satu komponen penting yang dapat membantu berbagai aktifitas dunia usaha untuk tetap dapat memenuhi sasaran kegiatan dunia usaha yang diinginkan. Salah satunya dalam hal pernyataan pemindahan hak atas saham dalam suatu Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang pemindahan saham dilakukan dengan akta pemindahan hak dan disampaikan secara tertulis kepada perseroan, akta terdiri dari akta notaril yaitu akta yang dibuat dihadapan notaris dan akta dibawah tangan. Dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi saati ini, pernyataan pemindahan hak atas saham tersebut dilakukan melalui surat elektronik. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai pengaturan yang dapat mengatasi permasalahan-permasalahan seperti itu, khususnya penggunaan pernyataan pemindahan hak atas saham melalui surat elektronik. Penelitian dalam penulisan hukum ini dilakukan secara deskriptif analistis, dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang dihasilkan dianalisis penulis secara yuridis kualitatif agar perundang-undang yang satu dengan perundang-undang yang lainnya agar tidak saling bertentangan, memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangaan mencapai kepastian hukum yaitu bahwa peraturan perundang-undang tersebut benar-benar dilaksanakan oleh penguasa. Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses pemindahan saham dapat dilakukan dengan jual beli, hibah,dan waris. Proses jual beli dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata dan pasal 1338 KUHPerdata sebagai asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme sehingga apapun bentuk dan jenis media yang digunakan selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan semua perjanjian yang dibuat secara sah tetap berlaku dan mengikat para pihak karena perikatan tersebut merupakan undang-undang bagi yang membuatnya. Pasal 5 ayat (1) UUPT mengatur mengenai dokumen elektronik yang merupakan alat bukti yang sah. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mensyaratkan pemindahan saham dilakukan dengan akta pemindahan hak, akta pemindahan ini dilakukan secara tertulis, sedangkan pernyataan pemindahan saham melalui elektronik (e-mail) mempunyai sifat bawah tangan sehingga harus dilakukan dengan akta pemindahan hak yang dibuat secara tertulis sebagai pembuktian. Untuk diubah dalam bentuk akta notaril dilakukan dengan cara diharuskan adanya pengakuan pernyataan yang membawa email menghadap kepada notaris untuk dibuatkan akta notaril. Sedangkan perlindungan hukum bagi pernyataan pemindahan saham harus berdasarkan keputusan RUPS sehingga mengenai mekanisme pemindahannya tetap berdasarkan pada Pasal 56 dan 57 UUPT, kendala pemindahan saham melalui email terdapat dalam pembuatan akta notaril mengenai persoalan persyaratan baik formil maupun materil yang diminta oleh pejabat notaris sebagaimana dimaksud dalam UUJN.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: undang-undang teknolog informasi, UU ITE, kasus cyber law
Subjects: S1-Final Project > Fakultas Hukum > 2009
Divisions: Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum
Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: M.Kom Taryana Suryana
Date Deposited: 16 Nov 2016 07:52
Last Modified: 16 Nov 2016 07:52
URI: https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/14603

Actions (login required)

View Item View Item